JAKARTA — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kepada jajaran kementerian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Dari delapan tersangka yang ditetapkan KPK, empat di antaranya disebut sebagai pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.Baca Juga:
Ossy mengatakan Nusron meminta pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat tetap berjalan meski kasus tersebut sedang diproses KPK.
"Saat ini tentunya di kementerian atas arahan Pak Menteri adalah memastikan pelayanan pertanahan dan tata ruang terus bisa berjalan dengan baik kepada masyarakat," kata Ossy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Selain memastikan pelayanan tetap berjalan, Ossy mengatakan Kementerian ATR/BPN juga melakukan langkah internal untuk menindaklanjuti perkembangan perkara yang disampaikan KPK.
"Kami di kementerian atas saran Bapak Menteri juga melakukan langkah-langkah internal dalam rangka menindaklanjuti apa perkembangan perkara yang disampaikan oleh KPK," kata dia.
Ossy tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai substansi perkara karena proses penyidikan masih berlangsung.
"Saya pikir terkait substansi perkara, saya tidak akan berkomentar banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini karena proses ini masih terus berjalan," tambahnya.
KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Delapan tersangka tersebut terdiri atas pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon, serta pihak swasta.
JAKARTA Tim dokter spesialis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkap kondisi terbaru Febiona Purba, siswi asal Kabupaten Karo,
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
