Nilai transfer yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp1.225.002.500.
Setelah menerima uang tersebut, Ralasen kemudian membuat Surat Perintah Kerja (SPK).
Jaksa juga menyebut penyedia atau kontraktor menyerahkan uang kepada Ralasen maupun orang kepercayaannya pada Oktober dan November 2024 serta sepanjang 2025.
Total uang yang diterima dalam rangkaian perbuatan tersebut mencapai Rp2.804.500.000 atau sekitar Rp2,8 miliar.
Dalam perkara tersebut, para terdakwa juga didakwa membuat dan menandatangani rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun Anggaran 2024.
Dalam dokumen tersebut tercantum kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani dan bantuan irigasi tanah dangkal berupa sumur bor.
Namun, jaksa menyatakan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam DPA maupun perubahannya untuk tahun anggaran 2022-2025.
Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa dengan Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Para terdakwa juga didakwa dengan alternatif kedua, yakni Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Setelah dakwaan dibacakan, hakim Muhammad Nazir memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menyampaikan nota perlawanan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa pada persidangan berikutnya.
Sidang kemudian ditutup.* (d/ad)
JAKARTA Sejumlah tokoh masyarakat Melayu perantauan berkomitmen memperkuat organisasi Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) di Da
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan Gerakan Nasional Sholat Istisqa dan Doa Bersama sebagai ikh
NASIONAL
DELI SERDANG Petugas Imigrasi di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, menolak masuk seorang warga negara Pakistan berinisial S
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melantik tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pelantika
PEMERINTAHAN
MADINA Longsor terjadi di lokasi tambang emas ilegal di bantaran Sungai Batang Gadis, Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Ma
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng. Ter
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pendemo diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas keamanan atau satpam di Kantor Di
PERISTIWA
MEDAN Persoalan biaya pendidikan membuat sebagian siswa yang telah dinyatakan lulus belum dapat membawa pulang ijazah mereka. Pemerintah
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Ralasen Ginting, didakwa melakukan korupsi terkait sejumlah pekerj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Julpikar Adi Candra ali
HUKUM DAN KRIMINAL
