JAKARTA – Kejaksaan Agung mengungkap nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025-2026 mencapai sekitar Rp10 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kurang lebih Rp 10 triliun. Kurang lebih ya," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).Baca Juga:
Saat ditanya mengenai pihak yang menghitung kerugian negara tersebut, Anang menyebut BPKP.
"BPKP (yang menghitung)," jawab Anang.
Namun, Kejagung belum memerinci konstruksi perkara maupun metode perhitungan kerugian negara hingga mencapai angka sekitar Rp10 triliun tersebut.
Dalam perkembangan terbaru, Kejagung telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan enam tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Pelimpahan tahap dua dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.
Keenam tersangka tersebut selanjutnya akan menjalani proses persidangan.
"Hari ini telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026," ucap Anang.
Anang mengatakan penyidik telah memeriksa ratusan saksi selama proses penyidikan.
"Bahwa penuntut umum telah menyatakan berkas perkara tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap dengan alat bukti berupa keterangan saksi kurang lebih 233, keterangan ahli sebanyak empat orang, dan alat bukti surat serta dokumen serta barang bukti lainnya," ujarnya.
Enam tersangka yang dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat adalah:
- Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH).
- Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya (SS).
- Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung (LP).
- Asep Yusuf Somantri (AYS), yang disebut sebagai orang dekat Sony Sonjaya.
- Glory Harimas Sihombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR).
- Lalu Muhammad Iwan (LMI), Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.
Sementara itu, satu tersangka lainnya, Andri Mulyono (AM), selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), belum dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat.
Andri disebut merupakan pihak yang terkait dengan perusahaan penyedia motor listrik untuk BGN.
Kejagung sebelumnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN tahun 2025-2026.
Para tersangka berasal dari unsur mantan pejabat BGN hingga pihak perusahaan rekanan.
Penyidik menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.
Dugaan itu antara lain berkaitan dengan konflik kepentingan dan afiliasi sejumlah tersangka dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, penyidik juga menduga terjadi penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan sejumlah barang untuk mendukung program MBG.
Barang yang disebut dalam perkara tersebut antara lain armada motor listrik, sepatu, perangkat tablet, serta televisi operasional.
Dugaan tersebut masih dalam proses hukum dan akan diuji melalui persidangan.
Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap atau P-21, enam tersangka yang telah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat selanjutnya memasuki tahap penuntutan.
Kejaksaan akan mempersiapkan dakwaan dan proses persidangan terhadap para tersangka di pengadilan tindak pidana korupsi.
Sementara itu, proses hukum terhadap Andri Mulyono masih berjalan karena yang bersangkutan belum dilimpahkan bersama enam tersangka lainnya.
Kejagung sebelumnya menyebut dugaan perbuatan para tersangka berkaitan dengan tata kelola program MBG pada BGN periode 2025-2026.
Nilai kerugian negara yang disebut mencapai sekitar Rp10 triliun tersebut merupakan hasil perhitungan BPKP sebagaimana disampaikan Kejagung.
Angka dan konstruksi perkara selanjutnya akan diuji dalam proses persidangan.
Status tersangka dalam perkara ini juga masih merupakan bagian dari proses hukum dan belum merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
