Mereka meminta Mahkamah menguji persoalan tersebut melalui persidangan pembuktian.
Dalam permohonannya, pemohon menyatakan apabila bukti persidangan menunjukkan Gibran memenuhi syarat pendidikan, Mahkamah dapat menegaskan keabsahan pencalonannya.
Sebaliknya, apabila bukti menunjukkan syarat tersebut tidak terpenuhi, pemohon meminta Mahkamah menjatuhkan diskualifikasi.
"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.
Sementara itu, dalam persidangan sebelumnya, KPU sebagai termohon menyampaikan pandangannya mengenai perkara tersebut.
MK juga telah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi dan ahli dalam rangkaian pemeriksaan perkara.* (d/ad)
BANJARMASIN Kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 memasuki babak baru. Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan empat ora
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Peringatan Hari Batik Nasional di SMA Negeri 7 Banda Aceh berlangsung meriah. Kegiatan yang digelar Jumat, 2 Oktober 2026, it
PENDIDIKAN
JAKARTA Ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya, M Rullyandi, melaporkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan hakim k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik 23 tokoh dan pejabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepre
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung menyita sejumlah aset dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Berg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan certific
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan permoh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permintaan Denny Indrayana dan para pemohon perkara Nomor 01/PHPU.PRESXXIV/2026 untuk menghadi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ling
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis
HUKUM DAN KRIMINAL
