MK menyebut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan surat penyetaraan pengetahuan setara SMK.
Surat tersebut, menurut MK, diterbitkan berdasarkan sejumlah dokumen, yakni certificate of attendance, academic records, dan explanation of grade.
Namun, MK menilai dokumen tersebut tidak menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
"Certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," kata MK dalam putusannya.
Dengan demikian, MK menemukan adanya persoalan mengenai dokumen yang menjadi dasar surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Meski menemukan fakta tersebut dalam proses pemeriksaan, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya saat ini sebagai Wakil Presiden.
Pertimbangannya berkaitan dengan kedudukan Gibran yang saat ini sudah bukan lagi calon wakil presiden, melainkan telah menjabat sebagai Wakil Presiden.
"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar MK.
MK juga menyatakan persoalan mengenai penilaian keabsahan dan keterpenuhan syarat dokumen pencalonan berada dalam kewenangan lembaga lain.
Namun, dalam putusan tersebut MK tidak secara spesifik menyebut lembaga yang dimaksud.
Pada akhirnya, MK tidak menerima gugatan para pemohon dalam perkara tersebut.
Dalam bagian eksepsi, MK mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan budidaya bawang putih seluas 9.624 hektare di sembilan kabupaten. Program ini dit
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) Unit Induk Dis
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelatihan mengolah makanan dan camilan sehat untuk meningkatkan ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya, Bambang Widjojanto, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kasus dugaan pengeroyokan terhadap korban di SMA Negeri 3 Banda Aceh memasuki tahap penyidikan. Kuasa hukum korban mengapresi
HUKUM DAN KRIMINAL
DEPOK Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli BUMN Sumatera Utara (APMPEMUS) menggelar demonstrasi damai di kantor Danantara, Jalan Gatot Subr
NASIONAL
MEDAN Pengamat kebijakan publik dan anggaran Ratama Saragih, S.H., CCFA, menyoroti dugaan penggunaan minuman rasa susu merek Opao sebaga
NASIONAL
OlehRaihan MuhammadHAMPIR dua tahun setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, persoalan mengenai s
OPINI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki i
HUKUM DAN KRIMINAL
