Hercules Jelaskan Alasan Penyerahan Uang Rp 800 Juta ke KPK Terkait Kasus HGB Summarecon

JAKARTA - Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules menjelaskan penyerahan uang Rp800 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hercules mengaku menyerahkan uang tersebut atas dorongan hati nurani agar asal-usulnya dapat ditelusuri penyidik.

"Terkait hal itu, saya ingin menjelaskan uang tersebut kepada masyarakat. Uang itu saya serahkan berdasarkan panggilan hati nurani. Saya sendiri yang menerima uang tersebut dari pengacara Summarecon berinisial MW," ujar Hercules di kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (19/10/2026).

Hercules mengatakan, uang tersebut awalnya dipahami sebagai pemberian dalam hubungan pertemanan. Menurutnya, uang itu berkaitan dengan harapan agar dirinya membantu memediasi sengketa lahan antara pihak Summarecon dan ahli waris.

Baca Juga:

• Duga Nusron Kabur ke Malaysia Hindari KPK, MAKI Desak Jemput Paksa Menteri ATR di Bandara

Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan lahan seluas 65 hektare di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hercules mengaku ikut memimpin aksi pemblokiran lahan dan membantu proses mediasi meski tidak memegang kuasa resmi.

"Tujuan pemberian uang tersebut awalnya adalah sebagai 'uang persahabatan' atau 'uang pertemanan' agar saya bisa membantu memediasi penyelesaian dengan ahli waris tanah seluas 65 hektare tersebut serta dengan tim hukum ahli waris terhadap pihak Summarecon. Sebab, aksi pemblokiran itu pun saya sendiri yang memimpin langsung," katanya.

Hercules mengungkapkan, belakangan muncul persyaratan agar pemblokiran lahan dicabut dan sengketa dianggap selesai. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan pemahamannya mengenai tujuan pemberian uang sejak awal.

Ia mengaku kemudian memilih mengembalikan uang tersebut daripada mengaitkannya dengan kesepakatan penyelesaian sengketa.

"Namun, awalnya saya tidak tahu dari mana asal uang itu. Katanya uang pertemanan untuk membantu mereka. Tetapi dalam perjalanannya, ternyata ada 'embel-embel' agar dilakukan pencabutan pemblokiran dan menganggap masalah tersebut sudah damai serta selesai. Mana mungkin? Kalau begitu, lebih baik uangnya saya kembalikan saja," tutur Hercules.

Hercules mengatakan, setelah muncul informasi mengenai penangkapan sejumlah pihak dari lingkungan ATR/BPN, ia meminta tim hukum GRIB Jaya menyerahkan uang tersebut kepada KPK.

Menurutnya, langkah itu dilakukan agar penyidik dapat menelusuri sumber dana dan memastikan apakah uang tersebut berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

"Tujuannya agar KPK menelusuri dan mencari tahu dari siapa sebenarnya uang tersebut berasal. Sebagai warga negara yang baik, kami mempunyai iktikad baik untuk menyerahkan uang tersebut kepada KPK agar diusut asal-usulnya," ujarnya.

Hercules juga menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik apabila dimintai keterangan mengenai uang tersebut.

Sebelumnya, KPK menyita uang tunai sebesar Rp800 juta yang diserahkan oleh NMB, kuasa hukum Hercules, pada Kamis (15/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan HGB di lingkungan ATR/BPN.

"Hari ini, Kamis (15/10), penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 juta dari Saudara NMB (kuasa hukum dari HRM)," kata Budi dalam keterangannya.

KPK menduga uang tersebut diterima Hercules dari PT Summarecon Agung. Aliran dana itu disinyalir berkaitan dengan permohonan pembukaan blokir lahan dan pengurusan HGB yang tengah diselidiki.

KPK mengapresiasi penyerahan barang bukti tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum.

Namun, asal-usul dan tujuan pemberian uang itu masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik. Pernyataan Hercules mengenai alasan penerimaan dan penyerahan uang tersebut merupakan keterangannya, sedangkan keterkaitan dana dengan tindak pidana masih harus dibuktikan dalam proses hukum.

Dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi HGB di Kabupaten Bogor, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni mantan Bupati Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).

Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri (LMP), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung (SON), Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adi (ADR), serta Rizal Pahlevi (LEV) dari pihak swasta.

KPK masih mendalami perkara tersebut, termasuk dugaan aliran dana, proses pengurusan HGB, dan peran masing-masing pihak. Penyerahan uang Rp800 juta oleh kuasa hukum Hercules menjadi salah satu bagian dari pengumpulan barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut.* (in/dh)

Duga Nusron Kabur ke Malaysia Hindari KPK, MAKI Desak Jemput Paksa Menteri ATR di Bandara

GRIB Jaya Curigai Uang Rp800 Juta sebagai Jebakan: Tanpa Sepengetahuan Hercules, Dimasukkan ke Mobil

Alasan Dinas ke Malaysia Dinilai Tak Wajar, Eks Pimpinan KPK Desak Nusron Wahid Dijemput Paksa: Tak Perlu Tunggu

Bupati Klaten Jadi Tersangka KPK, PDIP Siapkan Pemecatan Tidak Hormat

Kasus HGB ATR/BPN Memanas, MAKI Minta KPK Jemput Nusron Wahid

Dua Kali Mangkir dari Panggilan KPK, Kini Nusron Wahid Absen di Pertemuan Kabinet Prabowo: Ke Mana Dia?