Buntut Vonis 10 Tahun dan Denda Rp 856 Miliar, Terpidana Alih Fungsi Hutan Langkat Ajukan PK

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara pada 2022 serta keterangan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada (UGM), kerugian keuangan negara dan perekonomian negara akibat perambahan kawasan suaka margasatwa tersebut mencapai sekitar Rp 856,8 miliar.

Perhitungan tersebut disebut belum mencakup kerugian dari hasil penebangan kayu ketika kawasan hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Pengajuan PK oleh Alexander kini tercatat dalam SIPP PN Medan. Sementara itu, pelaksanaan putusan kasasi dan perkembangan permohonan PK menjadi bagian penting yang perlu dipantau dalam kelanjutan perkara ini.* (ds/dh)

Bersaksi di Sidang Kuota Haji Yaqut, Khalid Basalamah Akui Serahkan Ratusan Ribu Dolar AS ke KPK

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, KPK Setor Pemulihan Aset Rp 191,79 Miliar ke Kas Negara

Percaya Tawaran Haji Tanpa Antrean, Khalid Basalamah Ungkap Fakta di Persidangan

DPR Bakal Usut Dugaan Pasal Selundupan untuk Gibran, KPU dan Bawaslu Berpeluang Dipanggil

Dua Tahun Prabowo-Gibran, PKS Soroti Keracunan MBG hingga Polemik Ijazah

Hercules Geruduk Kementerian ATR/BPN, Tagih Nusron Wahid soal Sengketa Lahan 65 Hektare