BGN Ungkap 75 SPPG Terbukti Miliki Rekening Ganda, Kembalikan Dana Rp160,37 Miliar ke Kas Negara Usai Temuan BPK

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan dana sebesar Rp160.370.283.211 atau sekitar Rp160,37 miliar ke kas negara hingga 21 Oktober 2026.

Pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan BGN Tahun 2025.

Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, mengatakan dana yang telah dikembalikan itu setara dengan 81,75 persen dari total nilai temuan BPK sebesar Rp196,17 miliar.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Ingatkan ASN Waspada Investasi Bodong, Tekankan Pentingnya Mengelola Keuangan

Temuan tersebut berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam laporan pemeriksaan, terdapat dua persoalan utama, yakni rekening virtual account (VA) ganda pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Lili menjelaskan, BPK menemukan 79 SPPG yang tercantum dalam persoalan rekening VA ganda.

Setelah dilakukan penelusuran, BGN menyatakan 75 SPPG terbukti memiliki rekening ganda.

Saldo dari rekening tersebut kemudian ditarik dan disetorkan kembali ke kas negara dengan total Rp78.394.130.155 atau sekitar Rp78,39 miliar.

"Dari 79 SPPG yang tercantum dalam temuan BPK RI, hasil penelusuran menunjukkan bahwa 75 rekening VA merupakan rekening ganda dan saldonya telah ditarik serta disetorkan ke kas negara. Sementara, empat rekening lainnya tidak terindikasi ganda dan masih digunakan untuk operasional," kata Lili, dalam keterangannya di terima di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Untuk mencegah rekening ganda tersebut digunakan kembali, BGN juga menonaktifkan akses user maker dan approval pada rekening terkait.

Kedua akses tersebut berkaitan dengan proses pembuatan dan persetujuan transaksi.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengendalian agar pengelolaan dana di lingkungan SPPG berjalan sesuai ketentuan.

Selain persoalan rekening VA ganda, BGN juga mengembalikan dana yang berkaitan dengan temuan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Nilai pengembalian untuk temuan tersebut mencapai Rp60.494.487.276 atau sekitar Rp60,49 miliar.

Jika digabungkan dengan pengembalian saldo rekening VA ganda, total dana yang telah disetorkan BGN ke kas negara hingga 21 Oktober 2026 mencapai Rp160.370.283.211.

Meski demikian, berdasarkan angka yang disampaikan BGN, masih terdapat selisih sekitar Rp35,80 miliar dari total temuan BPK sebesar Rp196,17 miliar.

Angka tersebut merupakan selisih aritmetis dan tidak serta-merta menunjukkan seluruhnya belum diselesaikan, karena status tindak lanjut setiap temuan perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Pelaksana Tugas Inspektur Utama BGN, Gustanty Dian Fitrilia, mengatakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi salah satu fokus pengawasan internal lembaganya.

Ia menegaskan, setiap temuan BPK perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan sekaligus disertai langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak terulang.

"Setiap temuan BPK RI perlu kami tindak lanjuti secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, kami juga perlu melakukan mitigasi terhadap risiko dan penyebabnya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi ke depannya," ucap Gustanty.

Menurut dia, BGN terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian intern.

Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami terus mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan perbaikan tata kelola keuangan untuk memastikan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Pengembalian dana tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan BGN.

Penyelesaian seluruh temuan dan perbaikan sistem pengawasan menjadi hal penting untuk menjaga akuntabilitas anggaran, termasuk anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
* (vv/ad)

Pemprov Sumut Ingatkan ASN Waspada Investasi Bodong, Tekankan Pentingnya Mengelola Keuangan

Begini Respons Pratikno dan Anwar Usman Usai UU Wantimpres Digugat ke MK, 26 Anggota Era Prabowo Dinilai Berpotensi Bebani APBN

Porprov Sumut 2026 Terancam Mundur, Sejumlah Daerah Masih Terkendala Anggaran

Dugaan Permainan Dana BOS dan Proyek Sekolah Memanas, Pejabat Disdik Tegal Dilaporkan ke Kejaksaan

Inspektorat Medan Perkuat Pengawasan Digital, 84 Peserta Ikuti Bimtek E-Audit Pengadaan

Khofifah Indar Parawansa Lantik Pengurus IKA UNAIR Aceh, Taqwaddin Dorong Kerja Sama Aceh–Jatim demi Kesejahteraan Masyarakat