Izin Tambang Emas PT KEL di Nabire Dicabut, Pemerintah Temukan Pelanggaran Kawasan Hutan

Keterlibatan sejumlah instansi tersebut menunjukkan bahwa penertiban kawasan hutan dan pengawasan pertambangan membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Persoalan yang ditangani tidak hanya menyangkut izin usaha, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan kehutanan, penegakan hukum, penerimaan negara, dan pemulihan lingkungan.

Pencabutan IUP PT KEL menjadi langkah pemerintah dalam menindak kegiatan pertambangan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.

Tahap berikutnya yang tidak kalah penting ialah memastikan kewajiban pemulihan lingkungan dan hak pekerja benar-benar dipenuhi, serta menentukan mekanisme pengelolaan wilayah tersebut sesuai hukum.

Pengawasan berkelanjutan diperlukan agar penertiban pertambangan tidak berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga menghasilkan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan manfaat yang adil bagi masyarakat Papua.
* (ad)

Habis Asap Terbitlah Sawit

Harga Emas Antam Turun Hari Ini, Saat Tepat Beli atau Sebaiknya Menunggu?

Pimpin Upacara Hari Santri 2026, Wabup Batu Bara Serahkan Bantuan Sarana Ibadah untuk 13 Pesantren

Pimpin Upacara HSN 2026, Bupati Fery Sahputra Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Berani Bermimpi Besar

Sekda Asahan Pimpin Upacara HSN 2026, Santri Diharapkan Kuasai Teknologi Tanpa Tinggalkan Akhlak

Negara Luar Olok-Olok Karhutla, Prabowo Buka-bukaan: Perusahaan Mereka di Sini Dablek