Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Kasus perundungan yang menimpa seorang siswa di SMA Binus Simprug terus berlanjut setelah mediasi antara korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan. Kini, perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian setelah dilakukan gelar perkara.
Korban, yang dikenal dengan inisial RE, telah melaporkan kejadian ini sejak Januari 2024. Hingga saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka meskipun berbagai langkah investigasi telah dilakukan. Salah satunya, polisi telah meminta keterangan medis terkait bukti visum yang dikeluarkan, yang menunjukkan adanya kekerasan yang dialami oleh korban.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi III DPR RI, RE hadir bersama kuasa hukumnya untuk menyampaikan kronologi perundungan yang dialaminya. Pihak sekolah dan Polres Jakarta Selatan juga turut hadir dalam RDP tersebut. Dalam kesempatan itu, RE memutar sejumlah rekaman video yang memperlihatkan pengalamannya menerima intimidasi verbal dan fisik sejak hari pertama ia bersekolah di SMA tersebut.
“Perundungan ini sudah terjadi sejak awal saya masuk sekolah. Saya merasa tertekan dan tidak ada tempat untuk bernaung,” ungkap RE dalam video tersebut. Ia menegaskan bahwa pelaku perundungan berasal dari kelompok yang dikenal sebagai geng anak pejabat serta petinggi partai, yang membuat situasi semakin sulit.
Kasus ini mencuat dan menarik perhatian publik, mengingat latar belakang pelaku yang terhubung dengan kekuasaan. Hal ini memicu diskusi luas mengenai tanggung jawab sekolah dalam menangani kasus perundungan serta perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk melindungi korban.
Sementara itu, pihak SMA Binus Simprug mengaku telah mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki insiden tersebut. Namun, dengan belum adanya penetapan tersangka, banyak pihak mulai meragukan keseriusan penegakan hukum dalam kasus ini.
Beberapa aktivis perlindungan anak juga angkat bicara, meminta agar kasus ini tidak ditutup-tutupi dan mendorong pihak berwenang untuk bertindak cepat. “Kami berharap polisi segera menetapkan tersangka dan memastikan keamanan bagi korban serta anak-anak lainnya di sekolah,” ungkap seorang aktivis.
Sebagai langkah lebih lanjut, RDP yang dihadiri RE dan kuasa hukumnya diharapkan dapat membawa perhatian lebih besar kepada pihak-pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Masyarakat pun menunggu kepastian hukum dan keadilan bagi korban perundungan yang kini telah mengalami trauma mendalam akibat tindakan tidak terpuji tersebut.
Dengan situasi yang semakin memanas dan banyaknya sorotan publik, harapan akan keadilan bagi RE dan perlindungan terhadap siswa lainnya di SMA Binus Simprug semakin mendesak. Penegakan hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua institusi pendidikan di Indonesia untuk lebih peka terhadap isu perundungan di lingkungan sekolah.
(N/014)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN