
Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
RIAU – Dalam upaya mengungkap dugaan kasus SPPD fiktif yang melibatkan Sekretariat DPRD Riau, pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan mendalam di kantor tersebut. Penggeledahan yang dilakukan oleh tim dari Subdit Tipikor dan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Riau berlangsung hampir 17 jam, dimulai sejak Senin pagi dan berlanjut hingga dini hari tadi.
Dokumen dan Perangkat Elektronik Diamankan
Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto mengungkapkan bahwa penggeledahan bertujuan untuk mencari bukti-bukti terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan SPPD fiktif. “Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan kasus SPPD fiktif. Penyidik menyita dokumen-dokumen penting serta perangkat elektronik dari lokasi,” ujar Kombes Anom pada Rabu (11/9/2024).
Selama penggeledahan, sejumlah barang bukti telah diamankan, termasuk 25 boks berisi PC all-in-one, monitor PC, laptop, dokumen, dan handphone yang diduga milik staf di Sekretariat DPRD Riau. Handphone tersebut, kata Kombes Anom, akan menjadi fokus dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap informasi terkait.
Kehadiran Pejabat dan Proses Penggeledahan
Meskipun proses penggeledahan berlangsung selama hampir sehari penuh, tidak terlihat kehadiran Sekretaris DPRD Riau, Muflihun, di lokasi. Selama proses tersebut, tim penyidik hanya didampingi oleh penanggung jawab ruangan serta Ketua RT dan RW setempat. “Kami tidak menemukan Sekretaris DPRD Muflihun di lokasi saat penggeledahan. Tim kami didampingi oleh penanggung jawab ruangan serta Ketua RT dan RW setempat untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan,” tambah Kombes Anom.
Proses penggeledahan dilanjutkan pada hari berikutnya, mengingat masih ada beberapa ruangan yang belum selesai diperiksa. Lokasi kantor DPRD Riau pun dipasang police line untuk menjaga integritas proses penyidikan.
Konteks Kasus dan Tahapan Penyidikan
Kasus dugaan SPPD fiktif ini terangkat ke tahap penyidikan sejak 12 Juli lalu, setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPRD Riau dan puluhan saksi. Kasus ini mencuat setelah ditemukan indikasi adanya 35 ribu tiket pesawat fiktif yang diduga dipergunakan selama pandemi COVID-19.
Pihak kepolisian memastikan bahwa proses penyidikan akan terus berlanjut hingga seluruh bukti dan fakta terkait kasus ini terungkap secara menyeluruh. Sementara itu, kegiatan kantor DPRD Riau berlangsung normal, namun dengan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Kesimpulan
Penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Sekretariat DPRD Riau adalah langkah signifikan dalam upaya mengungkap kasus dugaan korupsi SPPD fiktif. Dengan pengamanan dan penyitaan barang bukti yang melibatkan perangkat elektronik dan dokumen penting, diharapkan proses hukum dapat berlangsung transparan dan adil. Publik dan pihak-pihak terkait diharapkan memberikan dukungan untuk kelancaran penyidikan dan penuntasan kasus ini.
(K/09)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalMEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
EkonomiMEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
NasionalMEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan KriminalJAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
PendidikanJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan KriminalSIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
PemerintahanTERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional