Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengundang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penggunaan jet pribadi yang melibatkan dirinya dan istrinya, Erina Gudono. Kasus ini memunculkan sorotan publik setelah sejumlah unggahan di media sosial dan laporan masyarakat yang mengaitkan gaya hidup mewah Kaesang dengan indikasi dugaan gratifikasi atau korupsi.
Isu ini pertama kali mencuat ketika Erina Gudono mengunggah foto jendela pesawat di akun media sosialnya. Foto tersebut menunjukkan pemandangan dari dalam pesawat yang tampaknya tidak sesuai dengan pesawat komersil pada umumnya. Selanjutnya, muncul video yang memperlihatkan pesawat jet pribadi yang diduga baru saja digunakan oleh Kaesang dan Erina. Kehebohan ini menarik perhatian publik dan memicu dua laporan masyarakat ke KPK.
Laporan pertama datang dari Ubaidillah Badrun, seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Pada Rabu, 28 Agustus 2024, Ubaidillah secara langsung mendatangi KPK untuk menyampaikan laporannya. “Kami datang ke sini karena melihat informasi secara valid bahwa putra presiden, Kaesang Pangarep, menunjukkan gaya hidup mewah dengan menaiki private jet. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau hal-hal yang tidak wajar dalam kehidupan mewah itu,” ungkap Ubaidillah saat ditemui di gedung KPK.
Laporan kedua disampaikan oleh Boyamin Saiman, koordinator dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Boyamin melampirkan dokumen kerja sama antara salah satu perusahaan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, yang ditandatangani oleh kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. “Hari ini saya telah mengirimkan dokumen MoU antara Pemkot Solo yang ditandatangani Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 23 April 2021, isinya adalah perjanjian kerjasama pengembangan UKM di Solo,” kata Boyamin.
Boyamin menjelaskan bahwa ia mengaitkan dokumen tersebut dengan dugaan penggunaan jet pribadi oleh Kaesang, mengingat adanya hubungan keluarga dan kepentingan politik yang saling beririsan. “Nah kenapa Kaesang kok dikaitkan dengan Gibran? Ya karena irisannya di situ. Apapun itu, Kaesang adiknya Gibran. Dan diduga pesawat itu juga terkait. Nah sehingga ini yang saya semangat saya hanya membantu KPK untuk memperjelas perkara ini, apakah ada gratifikasi atau tidak. Kalau tidak, ya sudah clear dan sebenarnya saya berharap selain KPK aktif juga sebenarnya Kaesang juga aktif segera pulang dan datang ke KPK menjelaskan ini semua,” tutur Boyamin.
Menanggapi laporan-laporan tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan klarifikasi mengenai proses selanjutnya. Alexander menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut akan ditelaah lebih lanjut oleh Direktorat Pengaduan dan Layanan Masyarakat (PLPM) KPK. “Nah nanti mekanismenya di KPK, laporan masyarakat akan ditelaah oleh Direktorat PLPM. Hasil telaahnya itu tidak harus ke penindakan, bisa ke pencegahan, bisa ke Korsup, bisa ke Deputi di Permas. Jadi sesuai dengan hasil telaah nanti siapa yang akan menindaklanjuti itu,” ujar Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Proses telaah ini penting untuk menentukan langkah selanjutnya dalam kasus ini, apakah akan berlanjut ke tahap penyelidikan atau mungkin malah ke tahap pencegahan. Publik dan pengamat politik akan terus mengikuti perkembangan ini dengan harapan agar KPK dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai dugaan gratifikasi dan penggunaan jet pribadi yang mengundang kontroversi.
(K/09)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI