Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA – Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo, turut serta dalam pengecekan persiapan pengamanan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dimulai besok. Bersama jajarannya, Kombes Susatyo melakukan peninjauan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Selasa (26/3/2024) pukul 14.00 WIB.
Dalam kunjungannya, Kombes Susatyo tampak berkeliling dan memantau persiapan pengamanan, termasuk berbincang dengan pihak pengamanan MK serta meninjau kendaraan taktis yang berjejer di depan gedung. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengerahkan sebanyak 400 personel di sekitar MK selama proses pendaftaran perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
“Pengamanan di MK telah kita siagakan sejak pendaftaran dimulai, dengan setidaknya 300 personel. Bahkan pada hari terakhir, Sabtu, kami juga melakukan pengamanan hingga subuh,” ungkap Kombes Susatyo.
Sebelumnya, MK telah menggelar persiapan pengamanan dengan mengerahkan 130 personel kepolisian di dalam gedung. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 dan mencegah terjadinya gangguan atau insiden yang tidak diinginkan.
Juru bicara MK, Fajar Laksono, menjelaskan bahwa kehadiran personel kepolisian juga bertujuan untuk menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Dengan tingginya antusiasme masyarakat dan magnitudo sidang PHPU, pengamanan ekstra ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan atau kekacauan, seperti masalah parkir atau kelancaran masuknya hakim dan pihak terkait.
“Pengamanan dilakukan untuk memastikan jalannya sidang PHPU dengan tertib dan aman. Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi pertimbangan, sehingga langkah ini penting untuk mencegah gangguan yang tidak diinginkan,” kata Fajar.
Diharapkan dengan pengamanan yang ketat ini, sidang sengketa Pilpres 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan adil, menjaga integritas proses hukum serta memberikan rasa keamanan bagi semua pihak yang terlibat.
(K/09)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL