Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Ketegangan menyelimuti udara di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, ketika ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang sengketa Pilpres 2024. Sebanyak 130 personel perbantuan dari kepolisian berjaga di dalam gedung, sementara kepolisian mengontrol keamanan di luar gedung. Langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan yang mungkin terjadi selama proses sidang berlangsung.
Juru bicara MK, Fajar Laksono, menjelaskan bahwa keputusan untuk meningkatkan pengamanan ini diambil atas dasar beberapa pertimbangan, termasuk antusiasme yang tinggi dari masyarakat yang menyaksikan sidang secara langsung. “Sidang PHPU ini menjadi magnet besar, sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi gangguan serta menjaga ketertiban, termasuk pengaturan parkir dan masuknya hakim serta pihak terkait,” ungkapnya.
Pantauan di depan Gedung MK menunjukkan kawat berduri yang dipasang sebagai bagian dari langkah pengamanan. Kendaraan taktis Brimob Polri, termasuk water cannon dan mobil barracuda, juga ditempatkan di sekitar gedung sebagai bentuk kesiapan menghadapi situasi yang mungkin terjadi.
Di sisi lain, personel kepolisian berjaga di pintu masuk gedung, melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan pengunjung sebelum memasuki area gedung. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat dalam proses sidang sengketa Pilpres.
Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dijadwalkan akan digelar pada Rabu (27/3) mendatang, sesuai dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024. Antisipasi atas potensi gangguan serta kesiapan pengamanan yang maksimal menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keamanan proses hukum yang sedang berjalan.
Sementara itu, masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan demokrasi di negeri ini.
(K/09)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN