
Silahturahmi Nasional IKWI, Ketua Umum Tekankan Solidaritas dan Profesionalisme
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikCHINA -Kementerian Perdagangan China mendesak Amerika Serikat (AS) untuk segera membatalkan kebijakan tarif sepihak yang dinilai merugikan.
China juga berjanji akan mengambil tindakan balasan tegas untuk melindungi kepentingan ekonominya.
Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif terbesar dalam satu abad.
"AS telah menerapkan tarif timbal balik berdasarkan penilaian subjektif dan sepihak.
Kebijakan ini bertentangan dengan aturan perdagangan internasional dan secara serius merugikan kepentingan banyak pihak," ujar juru bicara Kementerian Perdagangan China, Kamis (3/4/2025).
Tarif Tinggi untuk China dan Negara Lain
Pemerintahan Trump telah memberlakukan tarif tinggi terhadap berbagai negara, antara lain:
34% untuk China
20% untuk Uni Eropa
46% untuk Vietnam
32% untuk Taiwan
Dengan tambahan tarif baru ini, total bea masuk atas barang impor China ke AS mencapai 54%. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada 9 April 2025.
Dampak Global dan Reaksi Negara Lain
Langkah ini dinilai dapat memicu ketegangan dagang global. Analis JPMorgan, Taui Hui, menyatakan bahwa kenaikan tarif ini bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dunia.
China kemungkinan besar akan merespons dengan tindakan balasan, termasuk kebijakan yang menargetkan perusahaan-perusahaan AS yang bergantung pada pasar China.
Stephen Olson, Senior Fellow di Yusof Ishak Institute, mengatakan bahwa ketegangan ini kemungkinan akan semakin memburuk sebelum ada kesepakatan baru antara kedua negara.
Negara-negara lain juga bereaksi terhadap kebijakan tarif ini:
Kanada akan menyiapkan tindakan balasan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Korea Selatan mengupayakan negosiasi untuk melindungi industri otomotifnya.
Australia mengecam kebijakan ini sebagai langkah yang "buruk" dan tidak mencerminkan hubungan pertemanan.
Jepang membentuk gugus tugas untuk mengkaji dampak tarif dan mencari opsi respons yang paling efektif.
Thailand tengah menyiapkan langkah-langkah perlindungan bagi produsen dan eksportirnya.
Uni Eropa mengancam akan mengambil tindakan balasan jika negosiasi dengan AS gagal.
Potensi Dampak Ekonomi
Para pakar memperkirakan kebijakan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan.
Beberapa sektor industri utama, terutama otomotif dan manufaktur, diperkirakan akan terkena dampak paling besar akibat lonjakan tarif ini.
Dengan meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS dan China, dunia kini menantikan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh negara-negara terdampak.
(lp/n14)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikJAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan KriminalJakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan KriminalJAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
PolitikJAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan KriminalBANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
PemerintahanMEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan KriminalJAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
PemerintahanJAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
EkonomiJAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan