JAKARTA -Hubungan diplomatik antara India dan Pakistan kembali memanas usai tragedi pembantaian turis lokal di wilayah Kashmir. India menuduh Pakistan mendukung kelompok separatis radikal yang bertanggung jawab atas aksi berdarah tersebut.
Dua dari pelaku dikabarkan merupakan warga negara Pakistan, sementara sebagian besar korban berasal dari India.
Sebagai respons atas tragedi itu, India mengambil langkah tegas dengan secara sepihak menyatakan keluar dari Perjanjian Air Sungai Indus yang telah berlaku sejak 1960.
Perjanjian tersebut sebelumnya dimediasi oleh Bank Dunia dan mengatur pembagian air Sungai Indus antara kedua negara.
Langkah India ini langsung mendapat reaksi keras dari Pakistan. Pemerintah Pakistan menilai penghentian aliran air ke wilayah mereka sebagai provokasi serius dan ancaman terhadap kehidupan 240 juta warganya yang sangat bergantung pada Sungai Indus.
"Air merupakan kepentingan nasional yang vital bagi Pakistan dan jalur kehidupan bagi rakyat kami. Upaya penghentian atau pengalihan aliran air akan dianggap sebagai tindakan perang," tegas pernyataan resmi dari Pemerintah Pakistan, seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Tak hanya itu, Pakistan juga mengambil langkah balasan lain:
Menutup wilayah udara untuk seluruh pesawat India, termasuk yang terbang dari negara ketiga.
Melarang warga negara India masuk ke wilayah Pakistan melalui skema visa khusus Asia Selatan.
Perjanjian Air Sungai Indus membagi aliran sungai sebesar 70 persen untuk Pakistan dan 30 persen untuk India. Mengingat Sungai Indus mengalir melintasi pegunungan Himalaya dan menjadi salah satu sungai utama di Asia Selatan dengan panjang sekitar 3.200 km, sengketa ini berpotensi memicu krisis kemanusiaan dan konflik militer besar jika tidak segera dimediasi oleh komunitas internasional.
Dampak Regional dan Seruan Perdamaian
Pengamat menilai bahwa keputusan India dapat memicu ketegangan yang jauh lebih besar, terutama karena Sungai Indus menjadi sumber air utama bagi pertanian dan kebutuhan domestik di Pakistan.
VATIKAN Puluhan ribu umat Katolik dari seluruh penjuru dunia membanjiri Vatikan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransisk
Internasional
Nampo, Korea Utara Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un resmi meluncurkan kapal perusak baru seberat 5.000 ton dalam sebuah upacara militer
Internasional
MEDAN Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan narkoba, Wali Kota Medan Rico Waas mem
Pemerintahan
SUMSEL Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat untuk mulai menanam cabai di rumah masingmasing sebagai bagian dari solusi konkret m
Ekonomi
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Purnawirawan TNI Letnan Jenderal Sutiyoso secara terbuka menyatakan dukungannya terh
Politik
PEMATANG SIANTAR Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, secara resmi meresmikan Monumen Sang Naualuh Damanik pada Sabtu (26/4/2025) de
Pemerintahan
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah berkomitmen terhadap pembangunan etika dan moral spiritual sebagai pondasi dalam membangun
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi kegiatan Go Zero Goes to Medan Roaring for Change yang digelar
Pemerintahan
LABURA Tim Pembina (TP) Posyandu Sumatera Utara (Sumut) melakukan kunjungan ke dua Posyandu di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), yak
Kesehatan
MEDAN Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke29 yang digelar di H
Pemerintahan
