Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
BANGKOK – Lonjakan kasus Covid-19 kembali melanda Thailand. Dalam sepekan terakhir, lebih dari 50.000 kasus baru tercatat, memicu kekhawatiran sejumlah sekolah yang akhirnya memutuskan untuk kembali menggelar pembelajaran secara daring (online).
Informasi tersebut disampaikan oleh Departemen Pengendalian Penyakit (DDC) Thailand.
"Banyak sekolah memilih untuk mengadakan kelas daring sebagai bentuk kehati-hatian," ujar pernyataan resmi DDC yang dikutip dari Bangkok Post, Senin (2/6/2025).
Meski demikian, DDC tetap menganjurkan agar sekolah-sekolah tidak ditutup sepenuhnya.
Mereka menyatakan bahwa isolasi mandiri dan langkah skrining sudah cukup untuk menekan penyebaran virus di lingkungan pendidikan.
"Sekolah tidak perlu ditutup untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Pemeriksaan intensif dan isolasi bagi siswa atau staf yang positif sudah cukup efektif, kecuali dalam kondisi ekstrem," jelas DDC.
Pihak sekolah juga diminta segera melapor ke Satgas Kesehatan jika ditemukan dua atau lebih kasus Covid-19 dalam satu kelas dalam kurun waktu satu minggu.
Juru bicara DDC Thailand, dr Jurai Wongsawat, mengungkapkan bahwa hingga 28 Mei 2025, sejumlah klaster baru telah teridentifikasi:
- 6 wabah di penjara (198 kasus)
- 5 wabah di sekolah (258 kasus)
- 2 wabah di kamp militer (178 kasus)
- 1 klaster rumah sakit (35 kasus)
Varian JN.1 dilaporkan mendominasi kasus dengan proporsi 63 persen, menggantikan varian sebelumnya XEC yang kini hanya menyumbang 3 persen dari total infeksi.
Kementerian Kesehatan Thailand mengimbau masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan secara rutin, dan menghindari keramaian.
Wisatawan yang baru kembali dari negara-negara dengan lonjakan kasus juga diwajibkan untuk memantau kondisi kesehatannya secara mandiri.*
(sn/a008)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL