WASHINGTON DC — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengundang kontroversi setelah menandatangani aturan baru yang melarang warga dari 12 negara untuk memasuki wilayah Amerika Serikat.
Kebijakan ini diumumkan Gedung Putih pada Rabu (4/6/2025) malam dan disebut sebagai bagian dari upaya perlindungan keamanan nasional.
Kedua belas negara yang dikenai larangan penuh adalah: Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.
Baca Juga:
Sementara itu, tujuh negara lain akan menghadapi pembatasan parsial, yakni Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.
Menurut Gedung Putih, kebijakan ini merupakan realisasi dari janji kampanye Trump untuk mencegah masuknya orang asing yang dianggap berisiko bagi masyarakat AS.
Baca Juga:
"Presiden Trump memenuhi janjinya untuk melindungi warga Amerika dari orang asing berbahaya yang ingin datang ke negara kita dan menimbulkan ancaman," tulis Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Abigail Jackson, melalui platform X.
Meskipun bersifat ketat, aturan ini mencantumkan sejumlah pengecualian, termasuk untuk:
- Penduduk tetap sah (green card holders),
- Anak adopsi dari luar negeri,
- Pemegang visa khusus Afghanistan,
- Pemegang visa diplomatik dan atlet,
- Visa imigran untuk anggota keluarga dekat,
- Individu dengan kepentingan nasional AS.
Insiden di Colorado Jadi Pemicu
Seorang pejabat Gedung Putih menyebut bahwa kebijakan ini sebenarnya telah dipertimbangkan sejak awal masa jabatan kedua Trump, namun penyerangan terhadap komunitas pendukung Israel di Colorado pekan lalu menjadi pemicu percepatan keputusan tersebut.
"Serangan itu menjadi momen yang memperjelas urgensi kebijakan ini," ungkap pejabat yang tak disebutkan namanya.
Kebijakan ini mengingatkan publik pada larangan perjalanan kontroversial pada 2017, di mana Trump semasa jabatan pertamanya sempat melarang warga dari sejumlah negara mayoritas Muslim.
Kali ini, cakupannya lebih luas dengan menargetkan negara-negara yang dianggap memiliki sistem penyaringan dan keamanan lemah.
Aturan baru ini datang kurang dari lima bulan setelah Trump dilantik untuk masa jabatan keduanya, dan mengikuti perintah eksekutif sebelumnya yang memerintahkan para menteri untuk menyusun daftar negara berisiko.
Langkah ini diprediksi akan memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia dan pemimpin komunitas internasional, yang sebelumnya telah mengkritik kebijakan serupa karena dianggap diskriminatif dan tidak efektif.*
(km/a008)
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menemui massa aksi demo &039Indonesia Cemas&039 yang berlangsung
Nasional
OKI, Sumsel Kasus tragis di Desa Menang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menggemparkan warga setelah seorang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Penerapan sistem sekolah lima hari di SMA Negeri 2 Medan membawa sejumlah penyesuaian dalam aktivitas belajarmengajar serta pengelo
Pendidikan
JAKARTA Kebakaran terjadi di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (28/7/2025) sore. Api dilaporkan mulai munc
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar lagu
Nasional
JAKARTA Final Piala AFF U23 2025 akan mempertemukan dua kekuatan besar Asia Tenggara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Vietnam U23. Laga
Olahraga
JAKARTA Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengungkapkan bahwa sosok berinisial J telah menyatakan kesedia
Politik
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan bahwa perbaikan jalan rusak di Jalan Setia Makmur, Kecamatan Sunggal,
Pemerintahan
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Tind
Nasional
JAKARTA Laga final Piala AFF U23 2025 tinggal hitungan jam. Di tengah ketegangan dan harapan besar, penyerang muda Garuda Muda, Hokky Car
Olahraga