10 Korban Tewas Tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur Teridentifikasi, Seluruhnya Perempuan
BEKASI Tim gabungan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI) tel
PERISTIWA
BERLIN – Pemerintah Jerman tengah mengkaji langkah kontroversial untuk menghapus salah satu dari sembilan hari libur nasional yang ada saat ini.
Kebijakan ini digagas sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi di tengah kekhawatiran tentang rendahnya jam kerja rata-rata pekerja Jerman dibanding negara-negara maju lainnya.
Mengutip laporan The Economics, Rabu (11/6/2025), data dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa pada 2023, pekerja Jerman hanya bekerja rata-rata 1.343 jam per tahun.
Angka ini adalah yang terendah di antara negara-negara ekonomi besar. Sebagai perbandingan, pekerja Amerika Serikat bekerja 1.705 jam per tahun, sementara di Yunani mencapai 1.897 jam.
Menurut Clemens Fuest, Kepala Institut Ifo di Munich, penghapusan satu hari libur nasional berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Jerman hingga €8 miliar atau setara dengan Rp140 triliun setiap tahunnya.
"Langkah ini dapat membantu pendanaan sektor penting seperti pertahanan dan infrastruktur," ujar Fuest.
Selain hari libur nasional, Jerman juga memiliki hari libur regional yang bervariasi di tiap negara bagian. Misalnya, Thuringia merayakan Hari Anak Sedunia, Saxony memiliki Hari Doa dan Peringatan, dan Bavaria memimpin dengan total 13 hari libur dalam setahun.
Kondisi ini menyebabkan ketidaksinkronan aktivitas ekonomi lintas wilayah, termasuk sektor logistik dan transportasi yang terganggu karena jadwal libur berbeda.
Sementara sejumlah pelaku bisnis menyambut baik usulan ini—bahkan ada yang mengusulkan penghapusan dua hari libur—serikat buruh Jerman menolak keras rencana tersebut, menilai kebijakan ini bisa merusak keseimbangan hidup dan kerja (work-life balance) para pekerja.
Sebagai perbandingan, Denmark telah lebih dulu mengambil langkah serupa pada 2023 dengan menghapus Hari Doa Besar demi membiayai belanja militer. Meski menuai protes, kebijakan tersebut tetap dijalankan.
Kini, mata dunia menanti apakah Jerman akan mengikuti jejak Denmark untuk mereformasi budaya kerjanya demi mempertahankan daya saing ekonomi di era global.*
(cb/j006)
BEKASI Tim gabungan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI) tel
PERISTIWA
MEDAN RSU Muhammadiyah Sumatera Utara merespons laporan pasien Mimi Maysarah (48) yang menuding adanya pengangkatan rahim tanpa persetujua
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memastikan perbaikan ruas jal
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT.
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Panitia Perayaan HUT ke105 Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) d
PEMERINTAHAN
BEKASI Presiden Prabowo Subianto berencana menggelontorkan dana sekitar Rp 4 triliun untuk membenahi 1.800 pelintasan sebidang kereta api
NASIONAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto menilai produk genteng berbahan sampah plastik hasil olahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawas
NASIONAL
BEKASI Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Said Aqil Siradj, menyebut kecelakaan antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Jara
PERISTIWA
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional dengan target pengendalian dalam dua hi
NASIONAL
MEDAN Harga cabai merah keriting di Sumatera Utara mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, da
EKONOMI