WASHINGTON D.C. — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu gelombang kontroversi usai mengancam akan mencabut kewarganegaraan dua tokoh publik, yaitu kandidat wali kota New York dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, dan CEO Tesla sekaligus taipan teknologi, Elon Musk.
Ancaman terhadap Mamdani muncul usai politikus sosialis itu menolak bekerja sama dalam operasi deportasi oleh Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).
Sementara kepada Musk, Trump melontarkan sindiran keras soal ketergantungan Tesla terhadap subsidi pemerintah.
Baca Juga:
"Tanpa subsidi, Elon mungkin harus menutup tokonya dan pulang ke Afrika Selatan," ujar Trump saat konferensi pers, Kamis (3/7).
Mamdani, 33 tahun, lahir di Uganda dan menjadi warga negara AS pada 2018 lewat jalur naturalisasi.
Baca Juga:
Sedangkan Musk, kelahiran Pretoria, Afrika Selatan, resmi menjadi warga negara AS pada 2002.
Keduanya berstatus warga naturalisasi, yang secara hukum memungkinkan dicabut dalam kondisi terbatas.
Namun, ancaman Trump itu dinilai tak berdasar.
Peneliti hukum dan profesor dari University of Nevada, Michael Kagan, menilai bahwa pencabutan kewarganegaraan atau denaturalisasi hanya bisa dilakukan jika terbukti ada penipuan material saat proses naturalisasi.
"Kasus ini lebih seperti retorika politik untuk menakut-nakuti lawan," kata Kagan.
Ancaman terhadap Mamdani makin panas setelah anggota Kongres dari Partai Republik, Andy Ogles, secara resmi meminta Departemen Kehakiman menyelidiki kelayakan denaturalisasi Mamdani atas tuduhan "menyembunyikan dukungan terhadap terorisme" ketika mengajukan naturalisasi.
Mamdani sendiri telah membantah tuduhan itu dan menyebut ancaman Trump sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan terhadap oposisi politik.
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi mengumumkan bahwa Letnan Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya akan kembali berdinas aktif di lin
Nasional
MEDAN Suasana khidmat dan penuh penghayatan menyelimuti Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan pada Kamis (3/7/2025) malam. Lantunan ayatayat
Pemerintahan
MEDAN Dalam upaya mempererat kebhinekaan dan memperkuat semangat persatuan di Sumatera Utara, Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Resort Medan
Komunitas
JAKARTA Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke79 untuk Kepolisian R
Nasional
JAKARTA Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya surat edaran yang mengatasnamakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), beri
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Akhirun Piliang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka kemungkinan pengenaan tarif bea masuk terhadap impor komoditas singkong dan tapioka. Lan
Ekonomi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo membantah keras kabar bahwa dirinya mangkir dari pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait l
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kembali mencuat dalam sidang lanjutan kasus judi o
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandai Sumatera Utara sebagai wilayah rawan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasa
Hukum dan Kriminal