Pegawai Kementerian HAM Gugat Menteri Natalius Pigai ke PTUN Jakarta
JAKARTA Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON D.C. — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu gelombang kontroversi usai mengancam akan mencabut kewarganegaraan dua tokoh publik, yaitu kandidat wali kota New York dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, dan CEO Tesla sekaligus taipan teknologi, Elon Musk.
Ancaman terhadap Mamdani muncul usai politikus sosialis itu menolak bekerja sama dalam operasi deportasi oleh Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).
Sementara kepada Musk, Trump melontarkan sindiran keras soal ketergantungan Tesla terhadap subsidi pemerintah.
"Tanpa subsidi, Elon mungkin harus menutup tokonya dan pulang ke Afrika Selatan," ujar Trump saat konferensi pers, Kamis (3/7).
Mamdani, 33 tahun, lahir di Uganda dan menjadi warga negara AS pada 2018 lewat jalur naturalisasi.
Sedangkan Musk, kelahiran Pretoria, Afrika Selatan, resmi menjadi warga negara AS pada 2002.
Keduanya berstatus warga naturalisasi, yang secara hukum memungkinkan dicabut dalam kondisi terbatas.
Namun, ancaman Trump itu dinilai tak berdasar.
Peneliti hukum dan profesor dari University of Nevada, Michael Kagan, menilai bahwa pencabutan kewarganegaraan atau denaturalisasi hanya bisa dilakukan jika terbukti ada penipuan material saat proses naturalisasi.
"Kasus ini lebih seperti retorika politik untuk menakut-nakuti lawan," kata Kagan.
Ancaman terhadap Mamdani makin panas setelah anggota Kongres dari Partai Republik, Andy Ogles, secara resmi meminta Departemen Kehakiman menyelidiki kelayakan denaturalisasi Mamdani atas tuduhan "menyembunyikan dukungan terhadap terorisme" ketika mengajukan naturalisasi.
Mamdani sendiri telah membantah tuduhan itu dan menyebut ancaman Trump sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan terhadap oposisi politik.
JAKARTA Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Mahasiswa Universitas Aufa Royhan menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) d
PENDIDIKAN
MEDAN Persidangan kasus dugaan korupsi pelepasan lahan eks perkebunan milik PTPN kepada pengembang properti kembali digelar di Pengadila
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) menawarkan akses bebas hambatan melintasi Selat Ho
INTERNASIONAL
NTT Ratusan paus pilot terdampar di perairan dangkal Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (
PERISTIWA
JAKARTA Pembina Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan, Ida Yulidina Purbaya, mendorong pengembangan komoditas perkebunan strategi
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa operasi militer terhadap Iran sangat tuntas dan jauh lebih cepat dari p
INTERNASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sebagai langk
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah bagi Pegawai Pemerinta
PEMERINTAHAN