37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
PUTRAJAYA – Upaya mediasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja resmi digelar di Putrajaya, Malaysia, Senin (28/7/2025), dengan difasilitasi langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN 2025.
Dalam forum ini, Kamboja mendorong gencatan senjata segera, sementara Thailand menyampaikan keraguannya terhadap keseriusan Kamboja dalam perundingan damai.
Konflik bersenjata yang meletus di wilayah perbatasan kedua negara sejak pekan lalu telah menewaskan puluhan orang dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.
Situasi terus memanas setelah kedua belah pihak saling menuduh sebagai pihak yang lebih dahulu memulai serangan.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menegaskan kehadirannya di Kuala Lumpur bertujuan tunggal: menghentikan kekerasan.
"Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mencapai gencatan senjata segera, yang diprakarsai oleh Presiden Donald Trump dan disetujui oleh kedua pemimpin negara," ujar Hun Manet dalam sesi pembukaan perundingan.
Ia juga meminta komunitas internasional untuk secara tegas mengecam serangan yang disebutnya dilancarkan oleh Thailand ke wilayah Kamboja.
Sementara itu, Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, menyatakan keraguannya terhadap sikap Kamboja.
Kepada media, sebelum berangkat ke Malaysia, ia menyinggung tindakan Kamboja yang dinilai bertentangan dengan semangat perundingan.
"Kami tidak percaya Kamboja bertindak dengan itikad baik berdasarkan tindakan mereka dalam menangani masalah ini. Mereka perlu menunjukkan niat yang tulus, dan kami akan menilai hal itu selama pertemuan," tegas Phumtham, dikutip dari AFP.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN, hadir langsung menyaksikan proses mediasi sebagai bentuk komitmen kawasan terhadap perdamaian dan stabilitas regional.
Meski pembicaraan berlangsung tertutup, para pengamat menilai pertemuan ini menjadi ujian penting bagi ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal anggotanya, terutama dalam konteks keamanan lintas batas.
Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa hingga hari ini situasi di zona konflik masih belum sepenuhnya terkendali.
Beberapa laporan menyebutkan baku tembak sporadis masih terdengar, meskipun kedua negara menyatakan komitmen awal terhadap penurunan eskalasi.
PBB, melalui pernyataan resminya, juga menyerukan penghentian kekerasan dan meminta kedua negara untuk menahan diri serta mengedepankan solusi diplomatik demi keselamatan warga sipil.*
(kp/a008)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN