Albania Tunjuk Menteri AI Pertama di Dunia, ‘Diella’ Siap Basmi Korupsi!

ALBANIA – Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia pemerintahan modern, Perdana Menteri Albania Edi Rama secara resmi menunjuk Diella, sebuah bot kecerdasan buatan (AI), sebagai anggota kabinet setingkat menteri untuk memberantas korupsi dalam sistem pengadaan publik.

Penunjukan ini menjadikan Diella sebagai menteri pertama di dunia yang sepenuhnya virtual, tanpa eksistensi fisik.

Bot ini dikembangkan untuk menjadi pengawas utama tender publik, dengan tujuan mewujudkan sistem pengadaan yang 100% bebas dari praktik korupsi.

Baca Juga:

• Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

"Diella, anggota kabinet pertama yang tidak hadir secara fisik, tetapi telah diciptakan secara virtual oleh AI, akan membantu menjadikan Albania, sebuah negara di mana tender publik 100% bebas korupsi," ujar Edi Rama seperti dikutip dari The Guardian, Senin (15/9/2025).

Diella awalnya diluncurkan pada Januari lalu sebagai asisten virtual di platform e-Albania, yang merupakan sistem layanan digital pemerintahan Albania.

Dalam perannya tersebut, Diella telah membantu warga negara menyelesaikan berbagai urusan birokrasi melalui perintah suara, termasuk akses ke lebih dari 95% layanan publik digital.

Keberhasilan itu membuat pemerintah Albania memperluas fungsi Diella, menjadikannya sebagai "Pelayan Pengadaan Publik".

Peran utamanya adalah meninjau dan menilai secara objektif semua pengeluaran negara dalam proses tender, termasuk dalam kontrak antara pemerintah dan sektor swasta.

Dengan teknologi yang mendasarinya, Diella akan menjadi sistem evaluasi otomatis, menggantikan peran manusia dalam proses pengambilan keputusan tender secara bertahap.

Pemerintah mengklaim, langkah ini dilakukan untuk menutup celah potensi penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, dan korupsi dalam pengelolaan dana publik.

"Semua proses pengadaan akan dievaluasi oleh Diella agar lebih transparan dan akuntabel. Tidak ada lagi ruang kompromi dalam integritas publik," ungkap Rama.

Meski terobosan ini dipuji sebagai inovasi besar dalam tata kelola pemerintahan digital, sejumlah pihak mempertanyakan pengawasan dan akuntabilitas sistem AI seperti Diella.

Belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pengawasan manusia terhadap keputusan yang diambil oleh AI, ataupun mitigasi terhadap potensi manipulasi sistem.

Hal ini menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya kekhawatiran global soal kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan kritis, termasuk dalam sektor pemerintahan dan keuangan publik.

Langkah Albania ini menandai transformasi radikal dalam sistem birokrasi, dan berpotensi menjadi model baru bagi negara-negara lain dalam menghadapi korupsi dengan pendekatan berbasis teknologi.

Namun, tantangan etik, hukum, dan teknis dari penggunaan AI dalam pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Dengan Diella kini duduk di "kabinet digital", Albania menjadi negara pertama yang secara resmi mengangkat AI sebagai pejabat publik, membuka era baru bagi tata kelola negara yang menggabungkan inovasi, efisiensi, dan transparansi dalam satu sistem.*

(vo/a008)

Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Eks Pejabat BNI Medan Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Korupsi Kredit Rp 17 Miliar

Mau Tampil Stylish? Ralph Lauren Hadirkan Stylist Virtual ‘Ask Ralph’

Pemerintah Targetkan Ciptakan 3,5 Juta Lapangan Kerja Lewat Lima Program Strategis

Pemerintah Telaah Dugaan Pemalsuan Cukai Rokok, Menkeu Purbaya Belum Putuskan Kenaikan Tarif 2026

Pemerintah Gelontorkan Stimulus Perumahan, Targetkan 1.050 Penerima Manfaat dan KUR Rp130 Triliun