JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan menawarkan insentif hingga USD 100 ribu atau setara Rp 1,6 miliar per warga Greenland untuk mendorong mereka bergabung dengan AS.
Rencana ini diungkapkan oleh beberapa sumber yang mengetahui pembahasan internal Gedung Putih, sebagaimana dilaporkan Reuters, Jumat (9/1/2026).
Meskipun rincian pembayaran belum pasti, termasuk mekanisme dan waktu penyaluran, beberapa pejabat AS disebut telah membahas kisaran angka mulai dari USD 10 ribu hingga USD 100 ribu per orang.Baca Juga:
Dengan total sekitar 57.000 penduduk Greenland, skema ini diperkirakan menelan anggaran hampir USD 6 miliar atau setara Rp 101 triliun.
"Cukup sudah… Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi," tegas Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menanggapi wacana pembelian pulau Arktik tersebut.
Greenland merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark, dan pemerintah Denmark serta Greenland menegaskan pulau tersebut tidak untuk dijual.
Menurut laporan, rencana ini merupakan bagian dari strategi AS untuk mengamankan kawasan strategis Arktik, termasuk kepentingan mineral dan potensi militer.
Namun, upaya tersebut berisiko dianggap transaksional dan merendahkan aspirasi kemerdekaan warga Greenland.
Langkah AS mendapat sorotan internasional. Enam negara anggota NATO, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, bersama Denmark menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan Greenland.
Pernyataan bersama menegaskan, "Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut Greenland."
Selain itu, Menteri Luar Negeri negara-negara Nordik, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia, menegaskan komitmen menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Arktik.
Mereka menekankan kerja sama kolektif dengan sekutu NATO, termasuk AS, sesuai Piagam PBB dan perjanjian pertahanan 1951 antara AS dan Denmark.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
