Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif global dari 10% menjadi 15% hanya sehari setelah melontarkan kebijakan awal, memicu ketidakpastian ekonomi baru di tengah kritik terhadap Mahkamah Agung AS atas putusannya yang menyatakan mekanisme tarif Trump ilegal.
Melalui unggahan media sosial pada Sabtu, Trump menyatakan bahwa kenaikan tarif global 15% akan berlaku "secara efektif segera" terhadap negara-negara yang dianggap merugikan Amerika Serikat selama beberapa dekade.
Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan agenda perdagangannya meskipun Mahkamah Agung membatasi penggunaan status darurat sebagai dasar hukum.Baca Juga:
Kebijakan ini memicu volatilitas ekonomi dan diplomasi perdagangan internasional.
Trump sebelumnya memberlakukan tarif 10% pada Jumat, sehari setelah Mahkamah Agung menyatakan penggunaan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif "resiprokal" melawan hukum.
"Setiap hal yang saya katakan hari ini dijamin pasti," kata Trump, menegaskan bahwa tarif 10% dinilai belum cukup dan akan ditingkatkan menjadi 15%.
Tarif awal dijadwalkan berlaku mulai 24 Februari 2026, pukul 00.01 waktu Washington, menurut lembar fakta Gedung Putih.
Kebijakan tarif ini menggunakan Section 122 Trade Act 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres.
Namun, langkah ini kemungkinan menghadapi tantangan hukum, mengingat sebagian anggota Partai Demokrat dan Partai Republik menentang beberapa aspek kebijakan perdagangannya.
Trump juga mempertimbangkan tarif 15–30% untuk mobil impor, sambil mempertahankan pengecualian untuk produk pertanian tertentu dalam perjanjian perdagangan dengan Meksiko dan Kanada.
Investigasi baru oleh Perwakilan Dagang AS dipercepat untuk menentukan tarif berdasarkan temuan spesifik per negara, termasuk praktik industri, kerja paksa, harga farmasi, diskriminasi terhadap teknologi, pajak digital, dan perdagangan pangan.
Tanggapan internasional sudah muncul. Juru bicara pemerintah Inggris, yang sebelumnya dikenai tarif resiprokal 10%, mengatakan bahwa mereka berharap "posisi perdagangan istimewa dengan AS tetap berlanjut" dan akan bekerja sama untuk memahami dampaknya.
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK