Ahli Pidana Sebut Abuse of Power Penyidik Bisa Jadi Dasar Gugatan Ganti Rugi Roy Suryo
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, energi, hingga pertahanan.
Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, usai pertemuan ke-8 Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) bersama Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, di Kementerian Luar Negeri, Kamis (23/4/2026).
"Hari ini kami membahas langkah-langkah konkret untuk semakin memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis," ujar Sugiono.Baca Juga:
Di bidang ekonomi, kedua negara sepakat memperluas kerja sama melalui penggunaan mata uang lokal (local currency settlement), penguatan sistem pembayaran berbasis QR, serta peningkatan konektivitas wilayah perbatasan seperti Manado, Bitung, Davao, dan General Santos.
Sementara di sektor energi, Indonesia dan Filipina yang sama-sama produsen nikel dunia berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengembangan mineral kritis.
"Kami menyambut kemajuan kemitraan mineral kritis, termasuk Nickel Alliance, untuk membangun rantai pasok global yang lebih tangguh," jelas Sugiono.
Dalam bidang politik dan keamanan, kedua negara juga sepakat memperkuat kerja sama maritim, pengelolaan perbatasan, serta mempercepat pembahasan delimitasi landas kontinen sesuai hukum internasional.
Selain itu, kerja sama industri pertahanan turut menjadi perhatian, termasuk peluang pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Indonesia.
"Kami juga sepakat meningkatkan kolaborasi industri pertahanan, termasuk melalui pengadaan peralatan pertahanan buatan Indonesia," ujarnya.
Di bidang konsuler, Indonesia dan Filipina mencatat kemajuan dalam penyelesaian isu warga keturunan kedua negara. Pemerintah telah melakukan proses registrasi dan identifikasi terhadap ribuan warga keturunan.
Sugiono menyebut sekitar 8.000 warga tercatat sebagai keturunan Indonesia dan sekitar 800 lainnya merupakan keturunan Filipina. Kedua negara memastikan pemenuhan hak mereka sesuai kewarganegaraan masing-masing.
Selain membahas kerja sama bilateral, kedua negara juga bertukar pandangan terkait isu kawasan dan global, termasuk pentingnya menjaga stabilitas di Laut China Selatan berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dr. Ahmad Yani, SH PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti penting secara sosial dan kesehatan dalam menunjang pertumbuhan an
OPINI
JAKARTA Pemerintah memastikan upacara peringatan detikdetik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan penurunan Bendera Pusaka dala
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih tidak memberikan komentar terkait kasus meninggalnya Sutrimo, yang disebutsebut merupakan Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehIja SuntanaLUMRAH saja, dalam politik, selalu ada angka yang naik dan ada angka yang turun. Hari ini seorang politisi berada di puncak
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menangkap seorang pilot Malaysia Airlines bernama Mohd Saufi bin Othma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus untuk membahas program In
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 92 kilogr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) resmi melaporkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ke M
NASIONAL