Jelang Putusan MK, Denny Indrayana: Insyaallah Gibran Didiskualifikasi!
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat segera turun tangan menekan Israel agar membebaskan aktivis kemanusiaan dan jurnalis asal Indonesia yang ditahan saat menjalankan misi bantuan menuju Jalur Gaza, Palestina.
Sukamta mengecam tindakan militer Israel yang disebut mencegat armada bantuan kemanusiaan di perairan internasional dan menahan sekitar 100 aktivis dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.
Di antara mereka terdapat dua jurnalis Republika, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai.Baca Juga:
"Saya mengecam ulah Israel ini. Saya mendukung pemerintah RI lebih tegas untuk mendesak Dewan Keamanan PBB dan AS melobi Israel agar membebaskan para aktivis dan jurnalis Republika tersebut," kata Sukamta, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, tindakan Israel dinilai mencederai upaya diplomasi internasional di tengah berbagai inisiatif perdamaian yang sedang dibangun untuk meredam konflik Palestina-Israel dan ketegangan kawasan Timur Tengah.
Sukamta juga menyoroti rekam jejak Israel yang dinilai kerap melanggar hukum internasional.
"Israel memang memiliki track record yang buruk soal kepatuhan terhadap perjanjian dan hukum internasional," ujarnya.
Ia berharap inisiatif perdamaian internasional yang disebut Board of Peace (BoP) dapat menjadi tekanan tambahan agar Israel menghentikan tindakan sepihak terhadap aktivis kemanusiaan dan jurnalis.
Selain itu, Sukamta menegaskan keselamatan jurnalis dan pekerja kemanusiaan dilindungi dalam hukum perang internasional dan wajib dihormati semua negara.
"Instrumen hukum internasional yang ada seharusnya sudah cukup untuk mendesak Israel membebaskan para aktivis dan jurnalis serta membuka blokade bantuan kemanusiaan," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga dikabarkan terus melakukan langkah diplomatik untuk mengupayakan pembebasan warga negara Indonesia yang ditahan dalam operasi tersebut.*
(mt/dh)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN
PALANGKARAYA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seKalimantan bersama Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui dan mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan me
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim uji coba penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan dapat mengurangi juml
NASIONAL
MEDAN Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan jaringan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi, Nur Erdia
HUKUM DAN KRIMINAL