KPK Dalami Upaya PIHK Kelola Kuota Haji Tambahan, Eks Dirjen PHU Dicecar
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan upaya pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pengelolaan kuota ha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memilih berhati-hati dalam menangani proses pembebasan relawan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0. Pemerintah enggan membeberkan tuntutan pihak Israel demi menjaga keselamatan para relawan yang masih berada di wilayah konflik.
Juru Bicara 1 Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah saat ini fokus memastikan seluruh WNI dapat dibebaskan dan dipulangkan dengan selamat ke Indonesia.
"Kalau pun ada permintaan tertentu, sepertinya kurang etis untuk saya sampaikan. Fokus kita adalah menyelamatkan teman-teman kita yang ada di sana," kata Yvonne di Gedung Kemlu RI, Kamis (21/5/2026).Baca Juga:
Yvonne menegaskan situasi yang dihadapi para relawan di lapangan sangat kompleks. Karena itu, pemerintah tidak ingin mengambil langkah yang berpotensi memperburuk kondisi para WNI yang masih ditahan.
Menurutnya, satu kesalahan kecil dalam penyampaian informasi atau langkah diplomasi dapat berdampak serius terhadap keselamatan relawan.
"One wrong move, kita ngomongin keselamatan teman-teman kita di sana. Situasinya jauh lebih kompleks," ujarnya.
Kemlu RI juga meminta seluruh pihak ikut mendukung proses diplomasi yang tengah berjalan agar pembebasan para relawan dapat berlangsung lancar tanpa hambatan tambahan.
Selain itu, pemerintah belum membahas lebih lanjut soal kemungkinan membawa kasus pencegatan kapal kemanusiaan dan penahanan relawan ke Mahkamah Internasional.
Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh WNI bisa kembali ke Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat.
"Terkait Mahkamah Internasional belum dibahas detail. Fokus utama kami adalah pemulangan WNI secepat-cepatnya," lanjut Yvonne.
Dalam kesempatan yang sama, Kemlu RI turut mengonfirmasi penundaan sejumlah agenda internasional, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8, akibat dinamika geopolitik global yang masih memanas.
Pemerintah memastikan akan terus memberikan perkembangan terbaru terkait proses diplomasi pembebasan relawan WNI dalam misi Global Sumud Flotilla.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan upaya pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pengelolaan kuota ha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Sumber Daya Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan alasan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi menunjuk eks Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama Danantara Sumber
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan Indonesia tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel terkait upaya pembebasan
INTERNASIONAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memilih berhatihati dalam menangani proses pembebasan relawan Warga Negara Indonesia (WNI) yan
INTERNASIONAL
BANDA ACEH Tawuran antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh berujung ricuh hingga menyebabkan Gedung Fakultas Pertani
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim gabungan Bea Cukai Banda Aceh bersama Kanwil Bea Cukai Aceh menggagalkan upaya penyelundupan emas batangan seberat 527 gram
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kompol Dedi Kurniawan (DK) hingga kini belum mengajukan banding secara administratif atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi harga atau under invoicing dalam ekspor komoditas sumbe
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pelelangan aset sitaan hasil tindak pidana korupsi dilakukan lebih cepat dan tidak harus menung
NASIONAL