Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pelelangan aset sitaan hasil tindak pidana korupsi dilakukan lebih cepat dan tidak harus menunggu agenda tahunan. Menurutnya, biaya perawatan aset rampasan negara justru dapat menjadi beban keuangan negara jika terlalu lama disimpan.
Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menghadiri penutupan BPA Fair 2026 di kantor Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026).
Burhanuddin mengatakan pelelangan aset sitaan memang bisa dijadikan agenda tahunan. Namun, menurutnya, aset yang dinilai mendesak sebaiknya segera dilelang agar tidak menumpuk.Baca Juga:
"Saya mengharapkan barang bukti ini jangan sampai terlalu mengendap lama. Karena kalau terlalu lama yang terjadi adalah kerusakan," ujar Burhanuddin.
Ia mencontohkan kendaraan hasil rampasan negara yang membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi apabila terlalu lama disimpan.
"Mobil terlalu lama, selain membiayai pemeliharaannya, penitipannya semua itu akan menjadi beban pembiayaan," katanya.
Burhanuddin juga meminta BPA Kejaksaan RI untuk lebih aktif menggelar pelelangan aset ketika terdapat barang sitaan yang sudah layak dijual. Menurutnya, langkah itu dapat mempercepat pemulihan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.
"Kalau memang ada hal yang urgent, lakukan pelelangan. Jangan terikat harus satu tahun sekali," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Burhanuddin turut mendukung BPA Fair dijadikan agenda rutin tahunan. Meski begitu, ia menilai pelelangan tidak perlu menunggu event besar apabila aset sitaan sudah siap dijual kepada masyarakat.
Sebelumnya, Kepala BPA Kejaksaan RI, Kuntadi mengungkapkan tingkat keberhasilan lelang dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 88 persen dengan nilai transaksi mendekati Rp 1 triliun.
Kejaksaan berharap percepatan lelang aset sitaan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.*
(d/dh)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN