KPK Dalami Upaya PIHK Kelola Kuota Haji Tambahan, Eks Dirjen PHU Dicecar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan upaya pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pengelolaan kuota haji tambahan pada kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, pada Rabu (20/5/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencecar sejumlah pertanyaan terkait mekanisme serta keterlibatan asosiasi haji dan umrah.

"Penyidik mendalami upaya asosiasi atau PIHK dalam pengelolaan kuota haji tambahan," kata Budi, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga:

• KPK Usul Suap Sektor Swasta Masuk Revisi UU Tipikor

Selain itu, penyidik juga mengonfirmasi sejumlah pertemuan antara pihak asosiasi dengan pejabat Kemenag, termasuk saat Yaqut Cholil Qoumas masih menjabat sebagai Menteri Agama, terkait pembahasan kuota tambahan tersebut.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya. Dua tersangka lainnya berasal dari unsur penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Total kerugian negara dalam kasus ini disebut mencapai Rp622 miliar.

KPK menegaskan penyidikan masih terus berlanjut untuk menelusuri alur pengelolaan kuota serta dugaan keterlibatan pihak-pihak lain.*

(oz/dh)

KPK Usul Suap Sektor Swasta Masuk Revisi UU Tipikor

Kode Amplop ‘1’ untuk Dirjen Bea Cukai Terungkap, KPK Bicara Strategi Penyidikan

KPK Beberkan Alasan Kasus Korupsi Kuota Haji Belum Rampung, Saksi Masih Bertambah

KPK Temukan Celah Korupsi dalam Tata Kelola Program MBG, Dorong Penerbitan Perpres

Kapan Puasa Tarwiyah dan Arafah 2026 Dilaksanakan? Ini Jadwal Lengkapnya

KPK Soroti Putusan MK Soal Kerugian Negara, Sebut BPK Bisa Kewalahan Tangani Semua Perkara