Turun Bulanan tapi Melonjak 48% Sepanjang Tahun, Ini Tren Impor Bahan Bakar Mineral Sumut Juli 2026
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat nilai impor bahan bakar mineral ke Sumut mengalami penurunan pada Juli 2026. Nil
EKONOMI
NEW DELHI - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India, dibayangi isu perang Iran serta konflik Rusia-Ukraina. Selain persoalan geopolitik, para pemimpin negara anggota juga akan membahas gejolak perdagangan global dan krisis energi.
KTT BRICS yang diikuti 11 negara itu berlangsung selama dua hari mulai Sabtu (12/9/2026). Sejumlah pemimpin negara telah tiba di New Delhi sejak Jumat (11/9/2026), termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Kehadiran Presiden China Xi Jinping juga menjadi perhatian utama karena kunjungan tersebut merupakan lawatan pertamanya ke India sejak 2019.Baca Juga:
Kedatangan Xi disebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki hubungan India dan China yang sempat memanas setelah bentrokan militer di perbatasan Himalaya. Hubungan kedua negara kini mulai menunjukkan perbaikan melalui pemulihan penerbangan, layanan visa dan kontak tingkat tinggi.
"China siap bekerja sama dengan India... Dengan memperkuat komunikasi, meningkatkan kerja sama, dan menangani perbedaan secara tepat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, Jumat (11/9/2026).
Meski demikian, ketegangan lama antara kedua negara belum sepenuhnya hilang. Sengketa wilayah, defisit perdagangan dan persaingan strategis masih menjadi persoalan yang berpotensi menghambat hubungan India-China.
Menjelang KTT, sejumlah warga Tibet juga menggelar demonstrasi di New Delhi. Mereka memprotes kedatangan Xi Jinping dengan membawa poster penolakan terhadap kunjungan Presiden China tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan sambutan hangat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum pembicaraan resmi dimulai. Hubungan India dan Rusia selama ini dikenal dekat dan strategis.
BRICS sendiri dibentuk pada 2009 sebagai wadah kerja sama negara-negara ekonomi berkembang. Kelompok tersebut kemudian memperluas keanggotaan dengan masuknya sejumlah negara, termasuk Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan BRICS didirikan untuk menghadapi praktik unilateralisme dalam tatanan global.
"BRICS didirikan untuk melawan unilateralisme," kata Pezeshkian saat berbicara dalam forum di New Delhi menjelang KTT.
Pezeshkian juga menyebut tekanan terhadap Iran semakin berat dalam beberapa bulan terakhir akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Kehadirannya di India sekaligus menempatkan persoalan Timur Tengah sebagai salah satu isu penting dalam KTT BRICS kali ini.
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat nilai impor bahan bakar mineral ke Sumut mengalami penurunan pada Juli 2026. Nil
EKONOMI
SERDANG BEDAGAI Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau Ijeck meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai usulan agar masa jabatan kepala desa (kades) tidak lagi dibatasi periode mer
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta TNI mengevaluasi proses pembinaan dan penegakan disiplin prajurit menyusul mening
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Dian Andini Anggraheni, adik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni, tidak h
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik dan Founder Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menilai sejumlah kekuatan politik mulai memanaskan mesin menu
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung meninjau kegiatan gotong royong dan pembenahan drainase di Jalan Marelan II
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengusulkan alokasi anggaran sebesar 35 untuk pembangunan kawasan Medan bagian utara, term
PEMERINTAHAN
JAKARTA Berutang untuk memenuhi biaya keberangkatan haji diperbolehkan dalam Islam dengan sejumlah syarat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) m
AGAMA