Eks PM Malaysia Najib Razak Jadi Tahanan Rumah, Menteri Perhubungan Protes dan Pilih Mundur dari Kabinet Anwar Ibrahim

Namun, ia mempertanyakan dasar hukum untuk menerapkan tahanan rumah terhadap narapidana.

"DAP menghormati bahwa kekuasaan Raja untuk memberikan pengampunan tidak dapat dipertanyakan," tutur Loke.

"Namun, kami berpendapat bahwa di negara kita tidak ada ketentuan hukum atau preseden yang memungkinkan seorang terpidana ditempatkan di bawah tahanan rumah," tambahnya.

Persoalan mengenai dasar hukum tahanan rumah juga menjadi perhatian pemerintah Malaysia.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail mengatakan belum ada undang-undang khusus mengenai tahanan rumah di Malaysia.

Pemerintah, kata dia, telah menyetujui secara prinsip penyusunan RUU Tahanan Rumah yang nantinya akan dibahas di parlemen, antara lain untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas penjara.

Sementara itu, Departemen Penjara Malaysia disebut sedang menyiapkan prosedur operasional standar (SOP) terkait pelaksanaan tahanan rumah Najib, termasuk aturan mengenai kunjungan, pengawasan, dan pergerakan mantan perdana menteri tersebut.

Pengunduran diri Anthony Loke menambah dinamika politik di Malaysia setelah keputusan mengenai Najib Razak.

Namun, DAP menyatakan tetap berada dalam pemerintahan Anwar Ibrahim untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas pemerintahan.* (km/ad)

Purbaya Capres Alternatif 2029?

Pelatihan Legislatif DPM FMIPA Unesa Bahas Pembagian Kekuasaan dan Demokrasi, Dorong Mahasiswa Pahami Batas Wewenang

Ambang Batas Capres Dihapus, Surya Paloh Ungkap Ada Wacana Baru: Capres Didukung Minimal 2 Fraksi

Ketua DPRD Binjai Gusuartini Surbakti Hadiri Bimtek Pemenangan Pemilu Golkar di Batam

Singgung Buzzer dan Antek Asing, Prabowo Ingatkan Santri: Jangan Percaya Semua yang Ada di Media Sosial

Akhirnya Sepakat Indonesia Terima Bantuan Armada Udara Malaysia Padamkan Karhutla