Bareskrim Sikat 9 Perusahaan Sawit Jadi Tersangka Karhutla, 25 Ribu Hektare Lahan Hangus
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk membentuk matra baru di Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu TNI Angkatan Siber. Dukungan ini diungkapkan Hinsa dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/9/2024).
Hinsa menggarisbawahi bahwa sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, BSSN siap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penguatan sektor tersebut. “Tentu kami mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini. BSSN akan selalu berkoordinasi dan beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan untuk menjaga keamanan siber negara,” ujar Hinsa.
Menurut Hinsa, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya ancaman siber, kehadiran sebuah matra baru dalam TNI yang fokus pada siber dianggap sangat relevan. “Dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di ranah siber, negara perlu memiliki kekuatan yang mampu beradaptasi dan menanggapi ancaman tersebut dengan cepat dan efektif,” lanjutnya.
Meski demikian, Hinsa mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan lebih mendalam mengenai struktur dan mekanisme pembentukan TNI Angkatan Siber. “Belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai detail struktur dan operasional angkatan siber ini,” kata Hinsa.
Rencana pembentukan matra baru ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dalam pidato sidang tahunan pada 16 Agustus 2024. Bamsoet menilai bahwa kemampuan negara dalam menjaga ketahanan siber masih lemah, terutama setelah insiden peretasan yang menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) dan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa waktu lalu. Peretasan tersebut mengakibatkan gangguan serius pada sejumlah sektor pelayanan publik.
“Sudah saatnya Indonesia mempersiapkan pembentukan matra ke-IV TNI yang akan berfokus pada siber. Kehadiran Angkatan Siber ini diharapkan dapat memperkuat tiga matra TNI yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” tegas Bamsoet.
Pembentukan TNI Angkatan Siber diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan negara terhadap ancaman siber yang semakin canggih dan beragam. Dengan adanya matra khusus ini, Indonesia dapat lebih siap menghadapi serangan siber yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional.
(N/014)
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan keprihatinannya atas operas
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
NASIONAL
MEDAN Tempat belanja kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3 yang diduga melakukan mark up harga bahan ba
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat upaya pembinaan narapidana pengguna narkotika, psikotro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar Rully Chairul Azwar membahas peluang pengembangan bisnis pengolahan sampah di Indonesia. Pembahasan
NASIONAL
JAKARTA Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak, mulai dari
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui penandatanga
PENDIDIKAN
SAMARINDA Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas&039ud di Singapura menjadi sorotan publik di tengah kebakaran hutan dan
PEMERINTAHAN