Rakyat Susah Dilanda Bencana, Sestama BNPB Malah Korupsi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menilai dugaan korupsi tersebut menjadi persoalan serius karena masyarakat sedang menghadapi berbagai bencana.

Abdul Wachid meminta aparat penegak hukum (APH) segera menuntaskan kasus tersebut. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan kewenangan di lembaga yang bertugas menangani bencana tidak seharusnya terjadi ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

"Sangat prihatin, dalam kondisi negara sedang dilanda bencana dan rakyat susah kok ada yang memanfaatkan korupsi!" kata Abdul Wachid, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga:

• "Rakyat Sesak Napas!" DPR Desak Pemerintah Kerahkan Kekuatan Penuh Sikat Karhutla dan Kabut Asap

"Saya minta APH segera usut tuntaskan kasus korupsinya," imbuhnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya juga menyayangkan OTT KPK tersebut. Ia menegaskan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB menjadi persoalan serius yang dapat mencederai integritas dan profesionalitas lembaga penanggulangan bencana.

"Kami di Komisi VIII tentu sangat menyayangkan jika dugaan tindak pidana korupsi ini benar-benar terbukti. Hal ini jelas mencederai integritas dan profesionalitas BNPB," ujar Atalia.

Atalia secara khusus menyoroti dana siap pakai (DSP) yang diperuntukkan bagi penanganan bencana. Menurutnya, anggaran tersebut memiliki peran penting untuk mendukung keselamatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan warga terdampak.

"Setiap rupiah dalam dana siap pakai (DSP) diperjuangkan di DPR 100% untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan warga, hingga bantuan medis bagi warga terdampak bencana," tuturnya.

Ia meminta pimpinan BNPB melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan hukum yang sedang berjalan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Atalia mendorong BNPB memastikan seluruh kegiatan tanggap darurat tetap berjalan optimal, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi logistik, serta pelayanan kesehatan bagi warga terdampak bencana.

Menurutnya, penanganan perkara hukum harus berjalan tanpa menghambat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat di lapangan.

"Kami mendorong pimpinan BNPB memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan karhutla, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan warga di lapangan tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum ini. Kami juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta audit investigatif atas tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat," tegasnya.

"Rakyat Sesak Napas!" DPR Desak Pemerintah Kerahkan Kekuatan Penuh Sikat Karhutla dan Kabut Asap

OTT KPK di BNPB Diduga Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Profil Rustian, Sestama BNPB yang Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Dana Bencana

4 Fakta OTT KPK di BNPB: 14 Orang Diamankan, Uang Rp 1,4 M dan Emas Disita

OTT KPK di BNPB Diduga Terkait Dana Siap Pakai Bencana, Uang Rp1,4 Miliar Disita

Sestama Rustian dan 13 Orang Lainnya Diamankan dalam OTT KPK di BNPB, Logam Mulia Emas Turut Disita