JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, tujuh perusahaan berada di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat (Kalbar), sedangkan masing-masing satu perusahaan berada di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri Kombes Pipit Subiyanto mengatakan, penanganan perkara tersebut dilakukan bersama 10 Polda jajaran. Secara keseluruhan, terdapat 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla oleh korporasi, dengan luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare.
"Di mana penanganan korporasi Bareskrim dengan 10 Polda jajaran. Total laporan polisi sebanyak 98 laporan polisi, sedangkan total luas lahan terbakar seluas 25.600,26 hektare, total tersangka adalah 9 tersangka," ujar Pipit dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).Baca Juga:
Pipit menambahkan, sembilan korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut seluruhnya bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
"Kalau sementara itu dari kelapa sawit," tuturnya.
Berdasarkan data Bareskrim Polri, Polda Kalbar menangani laporan karhutla korporasi terbanyak dengan 33 laporan polisi. Selanjutnya, Polda Sumatera Selatan menangani 17 laporan dan Polda Kalteng sebanyak 14 laporan.
Polda Kalsel menangani 11 laporan, disusul Polda Kalimantan Timur dengan tujuh laporan dan Polda Riau sebanyak enam laporan.
Sementara itu, Polda Kalimantan Utara dan Polda Lampung masing-masing menangani tiga laporan. Polda Jambi menangani dua laporan, sedangkan Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Dittipidter Bareskrim Polri masing-masing menangani satu laporan.
Dari total 98 laporan polisi tersebut, penetapan sembilan korporasi sebagai tersangka sejauh ini terkonsentrasi di tiga provinsi di Kalimantan.
Pipit merinci, tujuh korporasi ditetapkan sebagai tersangka di wilayah hukum Polda Kalbar. Adapun Polda Kalteng dan Polda Kalsel masing-masing menetapkan satu korporasi sebagai tersangka.
"Sehingga di sini berjumlah total semuanya 98. Jumlah sementara saat ini yang sudah ditetapkan itu sembilan tersangka. Di mana dari Kalimantan Barat tujuh, Kalimantan Tengah satu, dan Kalimantan Selatan satu," kata Pipit.
Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada lingkungan. Meski demikian, proses hukum tetap harus membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan masing-masing korporasi.
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan memburuk akibat sebaran kabut asap lintas batas yang terbawa angin ke wilayah Sumatera Utara. Berdasa
PERISTIWA
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan keprihatinannya atas operas
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
NASIONAL
MEDAN Tempat belanja kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3 yang diduga melakukan mark up harga bahan ba
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat upaya pembinaan narapidana pengguna narkotika, psikotro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar Rully Chairul Azwar membahas peluang pengembangan bisnis pengolahan sampah di Indonesia. Pembahasan
NASIONAL
JAKARTA Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak, mulai dari
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui penandatanga
PENDIDIKAN
