bitvonline.com-Menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bagi peserta BPJS Kesehatan, berbagai layanan perawatan gigi kini dapat diakses dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis.
Berikut adalah daftar layanan perawatan gigi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan:
1. Premedikasi
Pemberian obat-obatan seperti analgesik (pereda nyeri) dan antibiotik untuk mengatasi infeksi gigi sebelum tindakan medis lebih lanjut.
2. Tambal Gigi (Tumpatan Komposit/GIC)
Prosedur untuk mengembalikan fungsi gigi dan menghentikan proses karies. Tindakan ini hanya dapat dilakukan atas rujukan dokter ahli.
3. Cabut Gigi Permanen
CHINA Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menerima hadiah istimewa berupa buku Tata Kelola Pemerintahan Xi Jinpin
Nasional
PENULIS Prof. Yusuf Hendrawan,Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang luar biasa, ironisnya masih menghadapi tantangan
Opini
GOWA Sidang kasus sindikat uang palsu berskala triliunan rupiah yang melibatkan jaringan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perut buncit sering menjadi masalah yang mengganggu penampilan dan kepercayaan diri. Selain menjaga pola makan sehat dan rutin be
Kesehatan
JAKARTA Pemerintah Indonesia dikabarkan telah meneken kesepakatan impor produk dari Amerika Serikat (AS), khususnya di sektor energi dan b
Ekonomi
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan periode 20152016, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong, dijadwalkan membacakan
Politik
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau langsung simulasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan di Sentra Handayani, Jak
Pemerintahan
BALI Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana h
Peristiwa
TAPSEL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kembali mencuat di Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan, Kabu
Nasional
BANDA ACEH Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh kembali menunjukkan komitmen serius dalam merevisi UndangUndang No
Nasional