JEMBRANA -Pemerintah Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, menunjukkan komitmen serius dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Rapat Rembuk Stunting Desa Pengambengan Tahun 2025 yang digelar di Lantai II Kantor Desa Pengambengan, Selasa (27/5/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintahan desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, serta perwakilan kader dan lembaga desa lainnya.
Sinergi Semua Elemen
Baca Juga:
Rapat penting ini dihadiri oleh Babinsa Kopda Mashudi, Bhabinkamtibmas Bripka Eko Prasetyo, Polprades I Gede Aryana, serta Ketua dan anggota BPD Desa Pengambengan, Sekretaris Desa, Direktur Bumdes Fajar Samudra, Pendamping Desa, Petugas Gizi dari Puskesmas 2 Negara, seluruh Klian Dinas, Staf Desa, Kader Posyandu/PKM, dan PPL Desa Pengambengan.
Acara diawali dengan pembukaan oleh Pimpinan Rembuk Stunting, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan dari Ketua BPD yang sekaligus membuka acara secara resmi, disusul oleh sambutan Kepala Desa Pengambengan.
Baca Juga:
Fokus pada Peran Keluarga dan Masyarakat
Inti dari rembuk ini adalah penguatan peran keluarga dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Diskusi kelompok dilakukan secara aktif, dengan materi yang disampaikan oleh KPM (Kader Pembangunan Manusia) serta panitia pelaksana.
Kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar, mencerminkan keseriusan seluruh elemen masyarakat Desa Pengambengan dalam menangani stunting yang menjadi tantangan kesehatan nasional.
Menuju Jembrana Bebas Stunting
Dengan pelaksanaan Rembuk Stunting ini, Desa Pengambengan menegaskan tekad untuk menjadi bagian dari solusi nasional, sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mewujudkan generasi emas 2045 yang sehat dan unggul.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal