BGN Ungkap Modus Penipuan Jual Beli Titik SPPG Program MBG
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
BITVONLINE-Media sosial X (sebelumnya Twitter) diramaikan perbincangan soal apakah pengobatan kecanduan judi online (judol) di psikiater atau rumah sakit jiwa (RSJ) bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Diskusi ini bermula dari unggahan seorang warganet dengan akun @kelix**** yang menyebut bahwa RSJ telah menyediakan layanan rehabilitasi untuk pecandu judol, termasuk konseling hingga pemberian obat.
"Buat yang ketagihan judol dan pengen sembuh, sekarang di RSJ ada divisi pemulihan judol. Nanti dirawat, dikasih konseling, diberi obat bila perlu supaya hidup kamu bisa kembali normal," tulis akun tersebut, Minggu (25/5/2025).
Pernyataan itu memicu tanya-jawab di kolom komentar. Banyak yang penasaran apakah layanan tersebut bisa diakses menggunakan jaminan BPJS Kesehatan. Beberapa pengguna lain mengklaim bisa, asalkan sesuai prosedur rujukan dari faskes tingkat pertama.
Namun bagaimana fakta sebenarnya?
BPJS Kesehatan: Belum Ada Regulasi Penjaminan untuk Kecanduan Judol
Menanggapi pertanyaan publik, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan bahwa pengobatan kecanduan judi online tidak dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang secara khusus mengatur hal tersebut.
"Sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penjaminan layanan rehabilitasi oleh BPJS Kesehatan bagi pasien yang mengalami kecanduan judi online," ujar Rizzky kepada Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
Rizzky menjelaskan bahwa kecanduan judol masuk kategori gangguan kesehatan akibat menyakiti diri sendiri atau membahayakan diri sendiri, sehingga termasuk dalam layanan yang tidak ditanggung BPJS sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, Pasal 52 ayat (1).
21 Jenis Layanan Tak Ditanggung BPJS, Termasuk Kecanduan Judol
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Unit Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada N
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam BFashion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026. Warga melaporkan listrik
PERISTIWA
PADANG General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik m
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hing
PEMERINTAHAN