Larangan Demo di Bundaran HI, Pigai: Pemerintah Bisa Mengatur, Bukan Pelanggaran HAM
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan pemberian insentif sebesar Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditugaskan di daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan.
Usulan ini diajukan guna mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
"Angkanya Rp30 juta per bulan, itu usulan kami. Mudah-mudahan disetujui juga sekitar segitu, di luar gaji pokok," ujar Budi saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
Menurut Budi, insentif ini diharapkan menjadi solusi konkret atas minimnya jumlah dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah-daerah seperti Anambas, Nias, Taliabu, Sumba, Flores, Kolaka, Konawe, dan wilayah lain di NTT dan Sulawesi Tenggara.
Menkes menyebutkan bahwa usulan tersebut kini tinggal menunggu persetujuan resmi dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia berharap keputusan dapat segera keluar agar implementasi insentif dapat dilakukan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan segera Pak Presiden akan menyetujui adanya tunjangan khusus bagi dokter-dokter spesialis di kabupaten/kota yang tertinggal, terpencil, dan kepulauan," kata Budi.
Lebih lanjut, Budi menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan.
Ia menyoroti fakta bahwa sebagian besar dokter spesialis masih terkonsentrasi di kota-kota besar, meninggalkan kesenjangan layanan di daerah-daerah terpencil.
"Supaya mereka (dokter spesialis) nyaman tinggal di sana, mereka perlu diberi tunjangan khusus. Ini bukan hanya soal tugas, tapi soal kesejahteraan mereka juga," pungkasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya tunjangan khusus, diharapkan lebih banyak dokter spesialis yang bersedia ditempatkan di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kekurangan tenaga medis.*
(kp/a008)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
MEDAN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Karantina Sumut) kembali mencatatkan ekspor komoditas pertanian ke
PERTANIAN AGRIBISNIS
BANDA ACEH Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80. Kegiatan yang berlangsung p
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik industri rumahan (home industry) vape mengandung narkotika atau yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran unt
NASIONAL
SOLO Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, bertemu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, di
POLITIK
MEDAN Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menggelar aksi unjuk rasa di dep
PERISTIWA
JAKARTA Proses eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berlan
PERISTIWA
YOGYAKARTA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membenarkan seorang anggotanya yang bertugas sebagai personel intelijen sempat diamank
HUKUM DAN KRIMINAL