JAKARTA – Kabar baik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan! Mulai Mei 2025, batas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) sebagian resmi dinaikkan dari Rp10 juta menjadi Rp15 juta.
Kenaikan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan finansial masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang makin kompleks.
Kepesertaan minimal 10 tahun masih menjadi syarat utama bagi peserta yang ingin mencairkan sebagian dana JHT, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015.
Pencairan ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), tanpa perlu antre di kantor cabang.
"Peningkatan plafon ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan layanan dan akses manfaat kepada peserta," terang perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dalam keterangan resmi, Jumat (27/6/2025).
Untuk mencairkan dana, peserta cukup mengikuti langkah berikut di aplikasi JMO:
- Buka aplikasi dan pilih menu "Jaminan Hari Tua"
- Klik "Klaim JHT" dan pastikan muncul tiga centang hijau
- Pilih alasan klaim, periksa data, dan ambil swafoto sesuai ketentuan
- Lengkapi data rekening dan NPWP (jika saldo di atas Rp50 juta)
- Konfirmasi dan ajukan klaim
- Pantau proses melalui fitur "Tracking Klaim"
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
