TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA - Memasuki usia ke-80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, capaian besar berhasil diraih dalam sektor kesehatan nasional. Indonesia telah resmi mencapai Universal Health Coverage (UHC), sebuah tonggak penting yang menandai bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia kini memiliki akses terhadap layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan bangsa dalam memerdekakan masyarakat dari beban biaya pelayanan kesehatan, sesuai dengan semangat gotong royong yang menjadi ruh dari penyelenggaraan Program JKN.
"Filosofi Program JKN adalah membebaskan masyarakat dari kekhawatiran biaya kesehatan yang tidak terduga, dan memastikan akses layanan yang adil dan setara untuk semua," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).
Jenis Kepesertaan untuk Semua Lapisan
Program JKN menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai skema kepesertaan, di antaranya:
Penerima Bantuan Iuran (PBI) – ditanggung oleh pemerintah untuk masyarakat miskin.
Pekerja Penerima Upah (PPU) – seperti karyawan sektor formal.
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) – pekerja lepas, wirausahawan, termasuk ART.
Bukan Pekerja (BP) – peserta mandiri tanpa hubungan kerja.
"Keberagaman ini adalah bentuk inklusivitas. Tidak semua bekerja di sektor formal. Bahkan pekerja informal seperti Asisten Rumah Tangga (ART) pun bisa dilindungi melalui beberapa jalur kepesertaan," tambah Rizzky.
Perhatian Khusus untuk Asisten Rumah Tangga (ART)
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL