Banggar DPR Tolak Hentikan MBG, Usulkan 3 Skema Alternatif

Merespons usulan agar bantuan MBG diberikan dalam bentuk uang tunai kepada wali murid, Said mengajukan tiga alternatif pendekatan:

- Penyaluran langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota

- Integrasi ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH), dengan menambahkan alokasi khusus untuk MBG

- Pembangunan SPPG yang lebih dekat ke sekolah-sekolah

"Kalau PKH selama ini per bulan Rp300 ribu, kita tambah Rp300 ribu lagi khusus untuk MBG. Tapi semua itu pilihan kebijakan, dan menjadi domain pemerintah," jelasnya.

Said menegaskan bahwa Banggar DPR RI hanya memberikan masukan dan analisis kebijakan, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan eksekutif.

"Kalau Banggar, cara berpikir kami seperti itu. Tapi pilihan-pilihan tersebut tetap berada di tangan pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, JPPI secara tegas mendesak penghentian program MBG.

DPR RI Sahkan Anggito Abimanyu Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 2025–2030

Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy, Bersanding dengan Tokoh Dunia

DPR Terima Surat Presiden tentang Revisi UU BUMN, Rencana Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara

Kepala Badan Gizi Nasional Tinjau Korban Keracunan Makanan MBG di Cipongkor, Kegiatan SPPG Disetop Sementara

DPR Resmi Sahkan RUU APBN 2026, Berikut Rinciannya

Minta Evaluasi Total Program MBG, DPR: Harap BGN Tidak Alergi