JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rangkaian kasus keracunan yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) Nasional.
Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10), menyikapi kekhawatiran publik atas insiden keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di beberapa wilayah.
"Kalau KLB naik menjadi KLB nasional itu sudah ada aturannya di undang-undang dan Peraturan Presidennya," ujar Budi.Baca Juga:
Menurutnya, untuk menetapkan suatu kejadian sebagai KLB nasional, terdapat sejumlah parameter formal yang harus dipenuhi, termasuk jumlah provinsi terdampak dan skala sebarannya.
Ia mengaku tidak mengingat secara rinci ketentuan tersebut, namun menegaskan bahwa kondisi saat ini belum memenuhi kriteria sebagai KLB nasional.
"Saya enggak ingat sekali bisa jawab sekarang, tapi nanti bisa ditanyakan ke teman-teman Kemenkes, untuk jadi KLB nasional itu harus ada berapa provinsi, berapa ini, berapa…, tapi sekarang belum masuk," kata Budi.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua mekanisme pembiayaan penanggulangan bagi korban keracunan MBG, yang disesuaikan dengan status KLB di masing-masing daerah.
Dadan menyebut, untuk daerah yang menetapkan status KLB di tingkat kabupaten atau kota, biaya penanganan dapat diklaim melalui mekanisme asuransi.
Namun, bagi wilayah yang belum atau tidak menetapkan status KLB, seluruh biaya perawatan dan tindak lanjut medis korban akan ditanggung langsung oleh BGN.
"Ketika pemerintah kota-kabupaten menetapkan KLB, maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional," jelas Dadan.
Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional menyatakan akan terus melakukan pemantauan ketat dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program MBG, terutama terkait dengan kualitas bahan makanan, proses distribusi, serta kesiapan penyedia makanan.
Meski belum ditetapkan sebagai KLB nasional, pemerintah mengaku tidak akan lengah dan tetap memprioritaskan keselamatan serta kesehatan peserta didik yang menjadi sasaran program MBG.
THAILAND Seorang wanita berusia 31 tahun asal Thailand, Ratchanaporn, menjalani operasi pengangkatan kista raksasa seberat 8 kg yang sel
Kesehatan
MEDAN PTPN IV Region II menyatakan dukungannya atas pernyataan Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, bahwa kebun teh di Simalungun bu
Ekonomi
JAKARTA Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Komando Wilayah (Komwil) Jakarta Timur menggelar doa bersama untuk negeri dan
Agama
PEMATANGSIANTAR Layanan air minum di beberapa wilayah Pematangsiantar terganggu akibat pecahnya pipa Perumda Air Minum Tirta Uli di Jalan S
Peristiwa
JAKARTA Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (4/10/2025) di kediaman Prabo
Politik
JAKARTA Insiden tragis yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo
Peristiwa
JAKARTA Keluarga besar TNI AL tengah berduka menyusul gugurnya Praka Mar Zaenal Mutaqim saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation
Peristiwa
BEKASI UTARA Warga di Bekasi Utara kesulitan mendapat air bersih dari Perumda Tirta Patriot, meski tagihan bulanan tetap datang.adsenseKo
Nasional
LOMBOK TENGAH Kabar mengejutkan datang dari dunia balap MotoGP setelah juara dunia Marc Marquez mengalami cedera serius pada putaran pem
Olahraga
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola Program
Kesehatan
