Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Dihantam Konflik Timur Tengah dan Tekanan Global
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (3/6/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah 127,5 poin atau 0,
EKONOMI
JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari total 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya 198 unit atau sekitar 1,97 persen yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) hingga 30 September 2025.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebutkan angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah dapur MBG yang tersebar di tiga wilayah.Baca Juga:
"Hingga akhir September 2025, tercatat 198 SPPG yang telah memiliki SLHS. Rinciannya, Wilayah I sebanyak 102 dapur, Wilayah II ada 35, dan Wilayah III sebanyak 61 dapur," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Kondisi ini menjadi sorotan publik, terutama setelah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat MBG. Pemerintah pun menjadikan kepemilikan SLHS, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat, sebagai syarat mutlak bagi setiap dapur MBG untuk tetap beroperasi.
"Kami mendorong SPPG yang sudah operasional agar segera mengurus penerbitan SLHS hingga Oktober 2025.Ini menyangkut keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat, sehingga harus diprioritaskan. Kami juga terus memonitor perkembangan sertifikasi SPPG setiap hari," tegas Nanik.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sempat menyoroti minimnya dapur yang bersertifikat, meski ribuan dapur MBG sudah berjalan. Situasi ini semakin menekan pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi.
Pemerintah Daerah bersama Kementerian Kesehatan juga diminta mempercepat penerbitan SLHS, sementara SPPG yang bermasalah dan tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dinonaktifkan sementara oleh BGN.
Sejauh ini, puluhan dapur MBG sudah ditutup akibat kelalaian yang berujung pada insiden keracunan berulang. Komisi IX DPR mendesak agar penambahan dapur MBG dihentikan sampai persoalan SLHS benar-benar tuntas.
Mereka menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus lebih diutamakan dibanding sekadar mengejar target jumlah dapur.*
(dv10)
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (3/6/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah 127,5 poin atau 0,
EKONOMI
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terlihat keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (3/
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengusulkan agar anggaran KSP dipisahkan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemen
POLITIK
MEDAN Laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menjadi sorotan setelah mencatatkan angka yang jauh di atas target nasional
EKONOMI
BANDA ACEH Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putri daerah asal Aceh di panggung internasional. Fotografer jurnalis asal Banda Aceh
PENDIDIKAN
ACEH TENGAH Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Linge memang merobohkan bangunan SD Negeri 10 Linge. Namun, bencana tersebut tidak ma
PENDIDIKAN
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik tuntutan 2,5 tahun penjara terhadap empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mendirikan Satu
PENDIDIKAN
JAKARTA Pimpinan DPR RI menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk memfinalisasi sejumlah agenda legislasi, termasuk penyelesaian revisi Unda
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta menjatuhkan vonis terhadap tiga prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penculikan dan pemb
HUKUM DAN KRIMINAL