Penggeledahan BGN Berlanjut, Kejagung Kantongi Dokumen dan Barang Bukti Penting
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari total 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya 198 unit atau sekitar 1,97 persen yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) hingga 30 September 2025.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebutkan angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah dapur MBG yang tersebar di tiga wilayah.Baca Juga:
"Hingga akhir September 2025, tercatat 198 SPPG yang telah memiliki SLHS. Rinciannya, Wilayah I sebanyak 102 dapur, Wilayah II ada 35, dan Wilayah III sebanyak 61 dapur," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Kondisi ini menjadi sorotan publik, terutama setelah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat MBG. Pemerintah pun menjadikan kepemilikan SLHS, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat, sebagai syarat mutlak bagi setiap dapur MBG untuk tetap beroperasi.
"Kami mendorong SPPG yang sudah operasional agar segera mengurus penerbitan SLHS hingga Oktober 2025.Ini menyangkut keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat, sehingga harus diprioritaskan. Kami juga terus memonitor perkembangan sertifikasi SPPG setiap hari," tegas Nanik.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sempat menyoroti minimnya dapur yang bersertifikat, meski ribuan dapur MBG sudah berjalan. Situasi ini semakin menekan pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi.
Pemerintah Daerah bersama Kementerian Kesehatan juga diminta mempercepat penerbitan SLHS, sementara SPPG yang bermasalah dan tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dinonaktifkan sementara oleh BGN.
Sejauh ini, puluhan dapur MBG sudah ditutup akibat kelalaian yang berujung pada insiden keracunan berulang. Komisi IX DPR mendesak agar penambahan dapur MBG dihentikan sampai persoalan SLHS benar-benar tuntas.
Mereka menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus lebih diutamakan dibanding sekadar mengejar target jumlah dapur.*
(dv10)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, dr. Wahy
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan mengejutkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MB
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berinisial IT dan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nama Dadan Hindayana kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Na
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam ran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (3/6/2026). Mereka adalah mantan Kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (3/6/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah 127,5 poin atau 0,
EKONOMI