Lebih dari Rp10 Triliun Tunggakan BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Dirut: Mulai Dari Nol Lagi

"Insyaallah tidak ada masalah," ujarnya.

Terkait implementasi, pemerintah masih melakukan penghitungan dan verifikasi data, termasuk menilai klasifikasi peserta berdasarkan perubahan kelas dan status kepesertaan sebelumnya.

"Sedang kita hitung semua ya. Baik kriteria, kemudian jumlah, karena misalnya ada data yang harus kita verifikasi, karena ternyata ada perubahan dari kelas tertentu ke kelas lain tapi masih ada tunggakan di kelas yang lama," jelas Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Jumat (17/10/2025), di Jakarta.

Pemerintah menargetkan agar kebijakan pemutihan dapat direalisasikan pada akhir tahun 2025, setelah seluruh proses administrasi dan penghitungan rampung.

Sejumlah anggota DPR juga menyambut positif rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Mereka menilai kebijakan ini penting untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat dan memastikan akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi keluarga miskin.

Langkah ini juga dinilai sebagai sinyal keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat rentan, serta bagian dari upaya mengoptimalkan peran BPJS Kesehatan sebagai pelaksana jaminan sosial kesehatan nasional.*

(km/a008)

EMT Muhammadiyah Resmi Diakui WHO, Jadi Tim Medis Darurat Internasional Pertama dari Indonesia

Antusiasme Tinggi, 41 Juta Orang Ikuti Cek Kesehatan Gratis di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Waspada! Air Hujan Jakarta Mengandung Mikroplastik

8 Kelompok Orang yang Tidak Boleh Donor Darah, Wajib Tahu demi Keselamatan Bersama!

Prabowo Pamer, Program MBG Indonesia Jadi Inspirasi 112 Negara

Puan Maharani Desak Pemerintah Perkuat Sistem Kesehatan Usai Lonjakan Kasus Influenza A