Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
Beliau menambahkan bahwa setiap intervensi, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, perbaikan sanitasi, edukasi pola asuh, hingga validasi data di lapangan, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Penanganan stunting, menurutnya, tidak boleh hanya sebatas program tahunan, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang berkesinambungan.
Selama ini, penilaian stunting umumnya dilakukan melalui pengukuran tinggi badan dan berat badan berdasarkan standar antropometri.
Namun, untuk menghindari kesalahan data dan memastikan analisis kesehatan yang lebih komprehensif, mulai sekarang setiap anak yang dicurigai berisiko stunting akan menjalani pemeriksaan laboratorium, termasuk pengecekan kadar hemoglobin, status gizi mikro, serta indikator kesehatan pendukung lainnya.
Bupati Batu Bara menyampaikan bahwa akurasi data merupakan fondasi penting dalam penanganan stunting.
"Jika kita ingin intervensi yang tepat, maka diagnosis juga harus tepat. Pemeriksaan laboratorium memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi kesehatan anak, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah penanganan yang lebih terarah," lanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi berkala dan memperkuat koordinasi agar target penurunan stunting dapat tercapai sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat.
Melalui sinergi seluruh unsur TPPS, diharapkan upaya penurunan stunting di Kabupaten Batu Bara semakin optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Turut hadir, Plh. Sekda, Asisten l, Ketua TP PKK Batu Bara, Staf Ahli TP-PKK Batu Bara, Ketua STIT Batu Bara, Inspektorat, Kadis Kesehatan PPKB, Kepala Bappelitbangda, Kepala BKAD, Plt. Kadis Perkim LH, Plt. Kadis PUTR, Kadis Pertanian dan Perkebunan, Kadis Perikanan dan Peternakan, Kadis PMD, Plt. Kadis Sosial PPPA, Plt. Kadis Pendidikan, Kadis Kominfo, Kadis Dukcapil, Dirut RSUD H. OK Arya Zulkarnain, camat se-Kab. Batu Bara.
Selanjutnya Perwakilan dari PT. Inalum, PT. Socfindo Indonesia, PT. MNA, PT. Domas, PT. BRC, PT. Bakrie Sumatera Plantations Sei Balai, Bank BRI Cabang Lima Puluh, Bank Sumut Cabang Lima Puluh, RSU Bidadari Batu Bara.
Turut hadir juga para kepala desa se-Kabupaten Batu Bara, Lurah Pangkalan Dodek, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Batu Bara, Operator Kecamatan se-Kabupaten Batu Bara, Operator PLKB se-Kabupaten Batu Bara dan Operator Puskesmas.*
(dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN