Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BATU BARA - Sebagai upaya memperkuat konsolidasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H.,M.Si membuka secara langsung Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, Kecamatan Sei Suka, Kamis (27/11/2025).
Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi terkait Analisa Situasi Stunting serta Evaluasi Data pada Aplikasi Web Aksi Bangda yang diikuti oleh jajaran perangkat daerah, tenaga kesehatan, camat, kepala desa, stakeholder, serta para pemangku kepentingan terkait.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat konsolidasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting sekaligus memastikan kualitas data yang diinput melalui Aplikasi Web Aksi Bangda.Baca Juga:
Data yang akurat menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan serta intervensi tepat sasaran bagi masyarakat, khususnya keluarga berisiko stunting.
Dalam kesempatan ini, peserta rapat melakukan pembahasan menyeluruh mengenai hasil analisa situasi di setiap kecamatan serta mengevaluasi progres pelaporan aksi konvergensi.
Pembenahan data, sinkronisasi program, dan percepatan pemenuhan indikator menjadi fokus utama untuk meningkatkan efektivitas langkah penanganan.
Dalam arahannya, Bupati Baharuddin sangat menekankan agar seluruh hasil pembahasan dan rekomendasi dalam rapat koordinasi ini segera diimplementasikan.
Beliau menegaskan bahwa perbaikan data, percepatan program intervensi, serta penguatan kerja sama lintas sektor harus dilakukan tanpa menunda waktu, demi memastikan upaya penurunan stunting berjalan optimal.
Bupati Batu Bara menekankan bahwa persoalan stunting bukanlah isu yang dapat dianggap sepele, melainkan ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
"Jangan main-main dengan masalah stunting ini. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Saya minta seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, hingga kader posyandu untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan terpadu," tegas Bupati Bahar.
Dirinya juga menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama menyeluruh dari seluruh lini pemerintahan hingga tingkat desa.
"Kolaborasi adalah kunci. Semua pihak harus bergerak bersama, memastikan program intervensi gizi, perbaikan layanan kesehatan, dan pemenuhan sanitasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN