PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
MEDAN – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengantongi dua nama rumah sakit yang diduga mempersulit pengobatan korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Ringroad Medan, yang terjadi pada Rabu (10/12/2025).
Kedua rumah sakit tersebut adalah RSU Tere Margareth dan RSU Royal Prima.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sumut, dr Nelly Fitriani, melalui Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, dr Muhammad Emirsyah Harvian Harahap, mengatakan pihaknya telah memanggil manajemen kedua rumah sakit untuk dimintai klarifikasi.Baca Juga:
"Berdasarkan informasi yang kami terima, kedua rumah sakit tersebut diduga mempersulit korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Ringroad," kata Emirsyah, Rabu (7/1/2026).
Dinkes Sumut menjadwalkan pertemuan dengan pihak rumah sakit pada hari yang sama untuk membahas persoalan pelayanan yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Emirsyah menegaskan evaluasi dilakukan sejalan dengan arahan Presiden dan Gubernur Sumut agar rumah sakit memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas.
"Intinya kedua rumah sakit ini akan kita lakukan monitor dan evaluasi terkait pelayanan," ujarnya.
Tim Satuan Tugas Mutu Dinkes Sumut telah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan.
Menurut Emirsyah, evaluasi difokuskan pada tata kelola pelayanan, termasuk pola komunikasi administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan rujukan.
Berdasarkan keterangan awal, RSU Royal Prima disebut telah memberikan pelayanan kepada korban.
Namun, Dinkes Sumut menilai layanan tersebut belum optimal sehingga perlu dilakukan klarifikasi dengan mempertemukan seluruh pihak terkait.
Sementara itu, RSU Tere Margareth disebut tidak sanggup menangani pasien sehingga merujuk korban ke RSU Royal Prima.
"Saat sampai di rumah sakit rujukan, terjadi miskomunikasi. Karena itu, kronologinya harus diperjelas," kata Emirsyah.
Dinkes Sumut menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam pelayanan.
Untuk sementara, kedua rumah sakit telah diberikan teguran lisan.
"Setelah hasil pemeriksaan keluar, jika terbukti ada kesalahan, akan kita beri sanksi dan diminta memperbaiki sistem manajemen serta tata kelola rumah sakit," ujarnya.*
(mi/ad)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL