PADANGSIDIMPUAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan publik setelah ditemukan roti berjamur yang sempat dibagikan di salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Padang Matinggi.
Temuan ini memicu kekhawatiran orang tua murid terkait standar keamanan pangan dalam program yang digagas pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Investigasi lapangan oleh tim media menunjukkan adanya dugaan kelalaian pengawasan SOP SPPG.Baca Juga:
Pihak Korwil SPPG Padangsidimpuan menyatakan roti berasal dari pemasok, namun prosedur resmi Badan Gizi Nasional (BGN) mengharuskan setiap tahap mulai dari penerimaan bahan baku, penyortiran, penyimpanan, hingga distribusi makanan harus mengikuti Sistem IN/OUT, termasuk penerapan HACCP dan CCP (Critical Control Point) sebagaimana tertuang di Juknis BGN halaman 127, No. 6.7.
Ketua DPC Waktu Indonesia Bergerak (WIB), Erik Astrada Nasution, meminta tindakan tegas dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan, DPRD, Polres, dan Dinas Pendidikan terhadap pihak SPPG yang lalai.
"Ini harus menjadi perhatian serius. Pengawasan mutu, kebersihan, dan keamanan pangan adalah kunci program MBG. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada sanksi agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Erik di depan kantor SPPG Padang Matinggi, Jumat (27/2/2026).
Selain itu, muncul indikasi upaya menahan pemberitaan terkait polemik roti berjamur.
Salah satu satpam dapur MBG mengungkap bahwa beberapa oknum wartawan dikondisikan agar pemberitaan tidak diterbitkan, langkah yang dinilai meresahkan masyarakat dan orang tua murid.
Hingga kini, pihak Korwil maupun kepala SPPG Padangsidimpuan inisial IR belum memberikan klarifikasi resmi mengenai penyebab roti berjamur.
Masyarakat berharap evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan segera dilakukan untuk memastikan keselamatan penerima manfaat program MBG.*
(dh)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
