BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas menegaskan komitmennya dalam menekan angka kematian akibat kanker payudara melalui penguatan deteksi dini di tengah masyarakat.
Upaya ini dinilai krusial untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien sejak tahap awal penyakit.
Komitmen tersebut disampaikan Airin saat menerima audiensi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu, 1 April 2026.Baca Juga:
Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan kasus kanker payudara di sejumlah rumah sakit di Kota Medan.
Menurut Airin, kanker payudara masih menjadi ancaman serius bagi perempuan, terutama akibat rendahnya literasi kesehatan dan keterlambatan deteksi.
Karena itu, ia mendorong edukasi yang lebih masif dan berkelanjutan, termasuk melalui media digital.
"Salah satunya kita bisa membuat podcast singkat yang membahas pengenalan kanker payudara, cara skrining awal, hingga penanganannya. Harapannya masyarakat lebih sadar dan mau memeriksakan diri sejak dini," kata Airin.
Selain edukasi, Airin juga menyoroti pentingnya pendampingan psikologis bagi pasien dan keluarga.
Ia menilai aspek mental kerap terabaikan, padahal sangat berpengaruh terhadap proses pengobatan.
Ia memastikan peran kader PKK akan dioptimalkan, tidak hanya sebagai penyampai informasi kesehatan, tetapi juga sebagai pendamping bagi pasien.
"Kader PKK akan kita dorong untuk memberikan dukungan mental kepada pasien dan keluarga. Ini penting agar pasien lebih kuat menjalani pengobatan," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Ivana Alona, mengungkapkan pihaknya tengah menjalankan penelitian kolaboratif dengan SingHealth Duke-NUS Global Health Institute.
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN